Log in

Kabupaten/Kota Tanggung Honor PPK dan PPS


Medan-andalas Delapan kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada tahun 2018 sepakat untuk sharing (pembagian) anggaran terkait pembayaran honor atau gaji petugas pelaksana di lapangan. Tenaga adhock pun dibagi dua sistem pembayaran gajinya. Untuk honor panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) serta kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) ditanggung APBD Provinsi Sumut. Sedangkan honor panitia pemilihan kecamatan (PPK) serta panitia pemungutan suara (PPS) ditanggung APBD kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Kabag SDM dan Perencanaan Sekretariat KPUD Sumut Iwan Siregar mengaku pada awalnya pihaknya mengusulkan agar seluruh honor tenaga adhock serta tahapan penyelenggaraan pilkada ditanggung oleh KPU Sumut.

Maka dari itu pihaknya mengusulkan anggaran Rp995 miliar untuk menyelenggarakan Pilgubsu 2018. "Tapi ada Permendagri Nomor 44/2015 yang mewajibkan dilakukannya sharing anggaran, makanya dilakukan pembahasan untuk sharing anggaran, dan akhirnya disepakati untuk honor adhock PPK dan PPS ditanggung oleh KPUD kabupaten/kota serta honor PPD dan KPPS ditanggung oleh KPUD Sumut," ungkapnya, Senin (20/3).

Dengan adanya kesepakatan ini, lanjut Iwan, maka akan terjadi penghematan anggaran untuk Pilgubsu 2018. "PPDP itu kerjanya 9 bulan total biaya yang dikeluarkan untuk membayar honor di 8 kabupaten/kota sebesar Rp12,9 miliar, sedangkan KPPS sekitar Rp35 miliar. PPK itu sekitar Rp9,4 miliar, PPS Rp67,5 miliar di delapan kabupaten/kota. Karena honor PPK dan PPS ditanggung oleh kabupaten/kota, maka anggaran Pilgubsu bisa dihemat sekitar Rp76,9 miliar," imbuhnya. Disebutkannya, awalnya KPU Sumut mengusulkan agar honor tenaga adhock ditanggung oleh seluruh kabupaten/kota yang ikut menyelenggarakan pilkada. "Tapi usulan atau masukan itu tidak diterima," sebutnya. Selama belum ditandatangani MoU antara gubernur dan 8 bupati/wali kota, maka masih memungkinkan konsep pembagian anggaran pilkada berubah.

"Asisten I Pemprovsu belum bisa pastikan kapan penandatanganan (MoU) bakal dilakukan, yang jelas kegiatannya bakal dirangkai dengan kegiatan lain. Mungkin juga mencocokkan waktu antara gubernur serta bupati/wali kota," bebernya. Ketua KPUD Sumut Mulia Banurea menyebut pada prinsipnya pihaknya tidak ingin mengintervensi pembahasan sharing anggaran pilkada. "Yang punya uang itu gubernur, bupati serta wali kota. KPU hanya penyelenggara, jadi biarkan mereka yang menentukan, tapi kami tetap memberikan usulan perihal konsep sharing pembiayaan," sebut Mulia. (THA)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 20 Nov 2017 30°C 23°C
  • 21 Nov 2017 28°C 22°C

Banner 468 x 60 px