Logo
Print this page

Bawaslu: Jokowi dan Prabowo Langgar Aturan


Kampanye Terbuka

Jakarta-andalas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut dua capres peserta Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, sama-sama melakukan pelanggaran dalam kampanye rapat umum perdana yang digelar Minggu (24/3).

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan pihaknya menemukan banyak unsur yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Kita lihat bahwa dari catatan itu kedua paslon sama-sama melakukan beberapa hal yang dilarang, tidak patuh," ujar Fritz saat dihubungi, Senin (25/3).

Fritz menjelaskan pelanggaran yang terjadi pada kampanye Jokowi dan Prabowo secara terpisah, salah satunya peserta yang membawa anak-anak. Lalu ditemukan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang ikut kampanye.

Kemudian para pejabat negara yang ikut kampanye masih menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas. Fritz menyebut Bawaslu telah memerintahkan kantor di daerah untuk segera menindak. Ia juga memperingatkan peserta kampanye untuk taat aturan.

"Kami minta kepada semua peserta pemilu harus sesuai semuanya sama peraturan yang berlaku. Sama dengan materi dan penyampaian tata cara di rapat umum," tuturnya.

Masa kampanye rapat umum Pemilu 2019 digelar pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Peserta kampanye dipersilakan melakukan kampanye di ruang terbuka dengan menghadirkan ribuan massa. Jokowi memulai kampanye rapat umum di Tangerang, sedangkan Prabowo di Manado.

Setelah masa kampanye yang ditandai debat pamungkas antarkandidat Pilpres 2019, proses pemilu memasuki masa tenang kurun waktu 14-16 April 2019. Setelahnya, 17 April 2019 adalah hari pemungutan dan penghitungan suara secara serentak.

Terakhir, masa rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional digelar pada 25 April-22 Mei 2019.

Tak Ajak Anak

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengingatkan para orang tua untuk tidak membawa anak-anak di bawah umur atau belum boleh memilih ke acara kampanye terbuka rapat umum. Kampanye terbuka sudah dimulai sejak kemarin, Minggu (24/3).

"Kami berharap pada orang tua untuk tidak mengajak putra-putrinya ya, dalam mengikuti setiap kampanye-kampanye terbuka yang ada di daerah masing-masing," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, Senin (25/3).

Ade mengatakan bahwa pihaknya tak pernah memobilisasi anak-anak untuk mengikuti kampanye terbuka. Ia menyebut keberadaan anak-anak di lokasi kampanye juga tak bisa dihindari bila mereka diajak oleh orang tua maupun keluarga.

"Mudah-mudahan ada kesadaran dari orang tua masing-masing, untuk tidak mengajak," ujarnya.

Terkait penggunaan kendaraan dinas oleh para pejabat di arena kampanye, Ade belum bisa berbicara banyak. Ia mengaku perlu mengidentifikasi lebih lanjut terkait dengan pemakaian mobil dinas tersebut.

Ade berterima kasih kepada Bawaslu yang telah mengevaluasi pelaksanaan kampanye terbuka perdana. Ia menyatakan TKN Jokowi-Ma'ruf selalu mengingatkan kepada tim kampanye, pejabat yang mendukung pasangan 01 agar mematuhi aturan hukum. "Kami berupaya tetap mematuhi peraturan hukum," kata Ade.

Sementara Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menambah kegaduhan soal temuan pelanggaran dalam kampanye rapat umum perdana Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang digelar Minggu (24/3).

Hidayat mengatakan seharusnya Bawaslu dapat menyebutkan pelanggaran yang dilakukan kandidat secara rinci serta memberikan masukan perbaikan kepada kedua kandidat agar tak mengulangi kejadian serupa.

"Kalau ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya apa, lalu koreksinya harus seperti apa? Kemudian terjadi perbaikan-perbaikan agar tak menampilkan kesalahpahaman terhadap Bawaslu," kata Hidayat saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (25/3).    

Lebih lanjut, Hidayat menegaskan pihaknya telah berkomitmen agar tak melibatkan anak kecil dalam tiap pergelaran kampanye. Ia menyatakan pihaknya pasti sudah menyiapkan tempat penitipan anak di dalam tiap gelaran kampanye terbuka untuk mencegah pelanggaran tersebut.

"Jangan-jangan ini dalam proses orang tuanya mau menitipkan anak ke tempat penitipan itu dan sedang membawa atribut, sehingga dicurigai itu sedang kampanye," kata dia.

Hidayat berpesan agar Bawaslu dapat menyampaikan kepada masing-masing calon di mana letak pelanggaran tersebut dengan lebih akurat. Apabila hal itu tak dilakukan, ia mengaku khawatir akan menimbulkan apatisme bagi publik yang dapat berdampak buruk bagi proses demokratisasi Pemilu di Indonesia.

"Jadi menurut saya Bawaslu harus jadi pengawas yang adil dan berani dan objektif, sebab kemarin-kemarin Bawaslu tak dalam posisi seperti itu, banyak yang dilaporkan ASN, gubernur, bupati/wali kota, menunjukkan satu gini ga ada tindakan apapun," kata dia.

Senada Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan seharusnya Bawaslu lebih mengawasi pihak petahana, yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam tiap kampanye.

Sebab, kata dia, pihak kecurangan yang dilakukan pihak petahana akan lebih banyak ketimbang pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sepanjang penyelenggaraan kampanye terbuka.

"Saya yakin kami tak punya banyak akses terhadap fasilitas negara. Justru itu yang diawasi dari paslon yang sekarang ini dari petahana. Misalnya termasuk penggunaan pesawat kepresidenan itu enggak boleh di dalam kampanye. Itu perlu dipantau," kata dia. (CNNI)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com