Log in

Saksi Ahli Jokowi: Tim Prabowo Harusnya Hadirkan SBY di MK


Jakarta-andalas Saksi ahli paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Prof Edward Omar Sharif Hiraiej, mengatakan seharusnya tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadirkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dalil ketidaknetralan Polri, TNI, dan BIN pada Pilpres 2019.

Edward menyampaikan dalil Prabowo-Sandi yang hanya mengutip SBY dari pemberitaan tidak bisa dijadikan sebagai bukti ketidaknetralan aparat. "Bukan berita tentang tidak ketidaknetralan oknum BIN, TNI, dan Polri yang disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Edward dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Jumat (21/6).

"Namun dalam rangka mencari kebenaran materil yang selalu didengung-dengungkan kuasa hukum pemohon, kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI keeenam SBY di MK sebagai saksi," lanjut dia.

Edward merujuk aturan terkait bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 339 KUHAP. SBY bisa dihadirkan untuk menggali keterangan terkait siapa dan bagaimana aparat mempengaruhi hasil akhir Pilpres 2019. Ia juga menyindir terkait alat bukti yang hanya berupa kliping berita. Kata dia, alat bukti itu tidak relevan dalam pengertian bukti petunjuk KUHAP.

"Hendaknya juga MK jangan diajak untuk menjadi 'Mahkamah Kliping' atau 'Mahkamah Koran' yang pembuktiannya hanya didasarkan pada kliping koran atau potongan berita," ujar Guru Besar Fakultas Hukum UGM ini.

Sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana menyitir pernyataan SBY dalam pokok permohonan sengketa Pilpres 2019 di MK Jumat (14/6) lalu. Pernyataan yang dikutip terkait ketidaknetralan aparat dan intelijen dalam gelaran Pilkada serentak 2018 lalu. ".... cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum, ... saya sampaikan agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ucap SBY seperti dikutip Denny.

Denny mengamini bahwa pernyataan SBY itu disampaikan bukan dalam konteks Pilpres melainkan Pilkada serentak 2018. Namun ia yakin pernyataan SBY adalah peringatan sekaligus indikasi awal bahwa ketidaknetralan serupa amat mungkin terjadi dalam Pilpres 2019.

"Bahwa pernyataan SBY yang terkait Pilkada Serentak di 2018, dekat dengan Pilpres 2019, tidak serta merta berarti bahwa dalam Pilpres 2019 BIN pasti sudah netral, karena faktanya tidaklah demikian," tuturnya.

Sementara ahli lainnya yang dihadirkan 01, Heru Widodo menjelaskan untuk membuktikan pelanggaran seperti kecurangan Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di Pilkada berbeda dengan Pilpres. Di Pilkada pelanggaran hanya bersifat lokal, yakni terjadi dalam satu kabupaten.

"Kalau dalam konteks bupati tentu sudah dapat dipastikan karena memenuhi unsur terstruktur dan sistematis di tempat pemilihan tersebut. Namun  dalam konteks Pilpres, satu wilayah, bahkan satu Kabupaten tidak memenuhi representasi,” kata dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta ini.

"Permohonan yang seandainya terbukti, dan masih hanya terjadi di satu Kabupaten, itu tidak dapat dikategorikan sebagai kategori TSM yang memengaruhi hasil akhir, sehingga endingnya tentu ditolak," katanya.

Sedangkan ketua tim hukum pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) mengusulkan kepada semua pihak dalam sidang sengketa Pilpres 2019 mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan atau memerintahkan audit forensik terhadap sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut BW, sampai hari ini tak ada satu pun alat bukti yang bisa menentukan bahwa audit forensik terhadap sistem IT itu sudah pernah dilakukan. "Mungkinkah ada usulan dari ahli? Saya punya usulan, tolong diuji dan dikaji, mengapa kita tidak dorong dan memberikan kemuliaan pada Mahkamah ini untuk melakukan atau meminta melakukan audit terhadap sistem IT (KPU) ini dan kita buka sistem itu, kita buktikan," kata BW dalam sidang di MK, Jumat (21/6).

Hal tersebut dilontarkan BW ketika diberikan kesempatan bertanya oleh Mahkamah kepada ahli yang dihadirkan tim hukum pasangan 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

"Panggil seluruh ahli terbaik di Indonesia dan di dunia, kita akan buktikan kecurangan terjadi atau tidak atau kebohongan," ujar BW. BW meminta tak setiap upaya mengungkap kecurangan lalu dinilai tengah menyebarkan hoaks. Padahal, kata mantan wakil ketua KPK itu, para pihak terkait dalam sengketa ini tak mau dan mampu menyelesaikan masalah itu.
"Saya pikir termohon harusnya tertarik untuk masalah ini, karena itu bukan untuk 02 bukan masalah pemohon, ini masalah bangsa ini," katanya.

BW berharap dan meyakini MK mampu menjadi salah satu pilar penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Ia lantas meminta Eddy Hiariej menyampaikan pendapatnya terkait dengan audit forensik dan audit IT yang berkaitan dengan potensi kecurangan. (CNNI/DOH)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px