Log in

Tingkat Kelulusan Peserta CPNS 2018 Sangat Rendah


KemenPAN-RB Siapkan Dua Opsi

Jakarta-andalas Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Iwan Hermanto menuturkan bahwa tingkat kelulusan peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) sangat rendah.

Berdasarkan data sementara yang diterima BPN per Jumat (9/11) siang, diketahui masih banyak formasi jabatan yang belum terisi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Artinya, hanya sedikit peserta CPNS yang memenuhi passing grade atau ambang batas kelulusan untuk maju ke tahap seleksi selanjutnya atau seleksi kompetensi bidang (SKB).     Dengan demikian, jumlah peserta CPNS yang lolos ke tahap selanjutnya masih belum memenuhi jumlah PNS yang dibutuhkan pemerintah pada tahap SKB.

"Berdasarkan data yang masuk, kondisi sekarang sangat mengkhawatirkan karena tingkat kelulusan yang diharapkan atau orang-orang yang memenuhi passing grade sangat rendah sekali," ujar Iwan saat memberikan keterangan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Senin (12/11).

Berdasarkan simulasi atas 60 persen data sementara dari total jumlah peserta CPNS, persentase kekosongan jabatan untuk pemerintahan daerah paling tinggi berada di wilayah timur Indonesia, yakni 90,59 persen.

Sementara untuk wilayah Indonesia tengah, persentase kekosongan formasi jabatan untuk pemerintah daerah mencapai 72,69 persen. Untuk wilayah barat, persentase kekosongan jabatan berada di angka 58,47 persen. Sedangkan untuk di tingkat pemerintah pusat atau kementerian/lembaga, persentase kekosongan formasi jabatan hanya 12,90 persen.

"Tapi alhamdulilah, kalau untuk kementerian/lembaga di pusat kurang lebih 12,9 atau 13 persen. Ini angka yang baru masuk di kami," kata Iwan.

Berangkat dari simulasi data sementara tersebut, lanjut Iwan, panitia seleksi nasional (panselnas) harus segera membuat kebijakan untuk menanggulangi masalah rendahnya tingkat kelulusan CPNS. Pasalnya, para peserta harus menghadapi seleksi kompetensi bidang (SKB) setelah SKD. Namun ia menegaskan, kebijakan yang akan diambil nantinya jangan sampai mengorbankan kualitas para peserta yang lolos tes CPNS.

"Dari sinilah kami sampaikan kepada panselnas untuk segera mengambil suatu kebijakan, yang tentunya jangan sampai rekruitmen itu melemahkan atau menurunkan kualitas pelayanan kepada publik," ucapnya.
    
Siapkan Dua Opsi

Pemerintah menyiapkan dua opsi untuk mengakomodasi rendahnya tingkat kelulusan pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Kedua opsi tersebut adalah penurunan passing grade dan kedua, sistem ranking.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatamaja mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan formasi seperti apa yang disiapkan. Formulasi ini nantinya akan segera diusulkan bersamaan dengan kebijakan baru yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Jika sistem ranking diterapkan, artinya seluruh hasil SKD dari peserta akan dijumlahkan untuk kemudian di-ranking berdasarkan nilai tertinggi. Sementara jika sistem penurunan passing grade diterapkan setiap subtes yang ada di SKD akan diturunkan.

"Oleh karena itu mudah-mudahan tidak lama lagi ada hasil simulasi. Nanti akan ada kebijakan. Kebijakan pastinya adalah untuk mengakomodir teman yang tidak lulus kurang lebih seperti apa. Apakah diturunkan, apakah ranking," ujarnya dalam konfrensi pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Senin (12/11).

Setiawan memastikan, nantinya kebijakan baru tersebut tidak akan mengubah aturan yang lama. Sebab aturan yang akan dikeluarkan oleh MenPAN-RB merupakan aturan baru untuk mengisi kekosongan tersebut.

Setiawan juga memastikan jika adanya kebijakan ini tidak akan memengaruhi peserta seleksi CPNS yang sudah lolos passing grade. Sebab, nantinya peserta yang lolos passing grade akan diadukan kembali dengan yang lulus, sedangkan bagi yang lulus dengan kebijakan baru akan diadukan kembali dengan yang tidak lulus passing grade.

"Anak-anak yang lulus ini jangan sampai terganggu dengan anak-anak yang lulus yang akan dikeluarkan kebijakan baru tersebut," ucapnya.

Setiawan berharap dengan adanya kebijakan baru tersebut diharapkan bisa mengisi kekosongan formasi untuk seleksi tahap selanjutnya yakni Seleksi Kemampuan Bidang (SKB). Seperti diketahui ada tiga tahapan tes dalam CPNS 2018 yang pertama adalah seleksi administrasi, kedua adalah SKD, dan terakhir adalah SKB.

"Pemerintah daerah pada prinsipnya adalah untuk mengisi agar tidak ada kekosongan. Khususnya pemerintah daerah khususnya formasi guru pemerintah," jelasnya.

Sementara Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Laode Ida mengatakan, apapun kebijakannya nantinya jangan sampai menganggu peserta CPNS yang lolos passing grade SKD. Karena jika itu terjadi akan ada kekisruhan-kekisruhan lagi yang akan terjadi.

"Kami setuju dengan prinsip bahwa dan tidak akan diganggu yang memenuhi standar kompetensi dasar yang sudah ditetapkan," ucapnya. (KPC/OKZ)

26°C

Medan, Sumatera Utara

Mostly Cloudy

Humidity: 90%

Wind: 4.83 km/h

  • 17 Dec 2018 28°C 22°C
  • 18 Dec 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px