Logo
Print this page

Terdakwa Dugaan Korupsi di Madina Mulai Disidangkan


Medan-andalas Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan objek wisata Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-siri Syariah (TSS) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), mulai menjalani persidangan di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (16/9).

Ketiganya adalah, Rahmadsyah Lubis, mantan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Madina, Khairul Akhyar Rangkuti dan Edy Djunaedi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Mereka disidangkan atas kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar lebih dalam proyek pembangunan kedua objek wisata yang bersumber dari APBD tahun 2017.

Dalam dakwaan dibacakan jaksa Nurul Nasution, dijelaskan pada akhir 2016, Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution menggagas untuk membangun objek wisata di kawasan perkantoran Pemkab Madina di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan.

"Menindaklanjuti gagasan tersebut, Bupati kemudian memerintahkan kepada tiga kadis, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim dan Dispora Madina untuk mewujudkan gagasan bupati," kata jaksa di hadapan Hakim Ketua Irwan Effendi.

Bupati bersama terdakwa Kadis Perkim dan kadis lainnya kemudian meninjau lokasi yang akan dikerjakan, tepatnya di kasawan Sempadan Sungai Batang Gadis dan Sempadan Aek Singolot.

"Ketiga dinas terkait atas perintah bupati memasukkan beberapa paket kegiatan yang akan dibangun tersebut ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun 2016 dan tahun 2017," terang jaksa.

Namun, dalam pelaksanannya, mekanisme penganggaran dan penetapan paket pekerjaan yang diperintahkan bupati dilaksanakan tanpa mengindahkan atau melanggar ketentuan  undang-undang, karena pelaksanaan pekerjaan telah mendahului kontrak.

"Terdakwa dua dan terdakwa tiga selaku PPK dalam proses penunjukan rekanan tidak melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010," sebutnya.

Menurut jaksa, kedua terdakwa PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap harga pasar.

"Selanjutnya terdakwa dua dan terdakwa tiga selaku PPK memerintahkan kontraktor untuk untuk melaksanakan pembangunan seperti yang sudah diarahkan oleh terdakwa Rahmadsyah Lubis," urai jaksa.

Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai membacakan dakwaan, terdakwa Rahmadsyah Lubis mengajukan eksepsi. Begitu juga kedua terdakwa lainnya. Namun karena, dua terdakwa lain belum siap menyusun eksepsi, sidang kemudian ditunda hingga Kamis mendatang.

"Karena eksepsi dua terdakwa lain belum siap, sidang kita lanjutkan pada Kamis 19 September," kata Irwan Effendi.

Semenatara usai sidang, Baginda Umar Lubis dan Rozak Harahap, kuasa hukum ketiga terdakwa menyebutkan, sesuai pasal 143 KUHAP, pihaknya melihat banyak kejanggalan dari dakwaan jaksa.

"Kita secara resmi akan mengajukan eksepsi. Kita menilai banyak yang kabur dan tidak berdasar," kata Baginda didampingi Rozak. (AFS)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com