Log in

Syarat Peserta Pilpres Bukan Ranah MK


Jakarta-andalas Pakar Hukum Tatanegara, Riawan Tjandra mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dalam ranah menguji syarat peserta yang maju di pemilihan umum, melainkan mengenai proses perjalanan pemilu.

"Jadi begini ya memang kalau kita cermati dari sisi pengujian di MK sendiri itu lebih diarahkan pada soal-soal yang berkaitan dengan proses pemilunya ya. Tapi kalau menyangkut syarat personalitas itu sebenarnya kan ranahnya ada di KPU, diawasi oleh Bawaslu," katanya saat berbincang, Selasa (11/6).

Atas alasan itu, bukti baru yang diajukan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi ke MK terkait jabatan calon wakil presiden, Maruf Amin di dua perusahaan BUMN, yakni Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri seharusnya diklarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat pendaftaran.

"Jadi kalau menurut pendapat saya, ya bukti semacam itu mestinya harus diklarifikasi dulu oleh KPU pada waktu itu. Kalau proses di MK saya rasa lebih terfokus pada soal-soal ke prosesnya ya, bukan kualifikasi personalnya," katanya.

Jika nantinya Maruf Amin terbukti masih menjabat di dua perusahaan BUMN, maka Riawan menyarankan agar ketua umum MUI nonaktif itu segera mengundurkan diri.

“Karena kan pejabat publik kan tidak boleh merangkap ya. Apalagi di komisaris tersebut. Andaikan benar, harus segera mengundurkan diri saat ini saja, mengundurkan diri nggak apa-apa," paparnya.  

Hal senada disampaikan pakar hukum tata negara, Prof Juanda. "Nah apakah persoalan diskualifikasi atau katakanlah diduga Maruf Amin itu tidak mundur dari jabatan itu, diduga tidak mundur dari bagian dari objek dari MK, menurut saya tidak menjadi objek dari sengketa pemilu," tutur Gurubesar Institute Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) ini, Selasa (11/6).

Masalah status jabatan Maruf justru ranah administrasi yang notabene bukan lagi ranah MK.

"Nah jadi itu memperpanjang, kalau mau, sebenarnya dulu harusnya katakanlah itu diajukan ke KPU bukan ke MK ya," terangnya.

Menurut dia, yang jelas tidak tepat jika hal itu diajukan ke MK. Sebab, selain bukan objek dari kompetensi kewenangan MK, juga sulit dipertimbangkan.

"Walaupun bisa dibuktikan bahwa itu ada benar katakanlah bahasanya kalau pun ada bukti bahwa Pak Maruf belum mengundurkan diri tapi prosesnya dia salah menyampaikan itu ke MK, karena di situ MK berkaitan dengan sengketa hasil Pemilu," tandasnya. (RMOL)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px