Log in

PT ACR Diduga Kuasai Objek Sitaan Eks HGU PTPN2


Medan-andalas Perusahan pengembang PT ACR diduga telah melanggar hukum karena menguasai lahan objek sitaan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 seluas 74 hektare yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung) di Desa Helvetia, Deli Serdang.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, mengakui lahan eks HGU PTPN II seluas 74 hektare di Helvetia yang saat ini dikuasai pengembang merupakan sitaan Kejaksaan Agung. Pengembang maupun pihak lain tidak memiliki dasar menguasai lahan tersebut karena salinan putusan untuk mengeksekusi belum diterima Kejagung.

"Tidak ada dasar mereka untuk mengambil lahan itu. Kita harus tetap tunggu keputusan sahnya," sebut Sumanggar kepada wartawan, kemarin.

Kata dia, berdasarkan ketentuan undang-undang, kejaksaan harus menunggu salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan eksekusi.

Diketahui, medio Mei lalu, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung dan terdakwa Tamin Sukardi dengan perbaikan. Putusan MA memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi (PT) Medan dari 8 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara.

Kemudian, MA juga memperbaiki status penentuan sejumlah barang bukti yang menyangkut tanah, diantaranya tanah seluas 74 hektare merupakan bagian dari tanah seluas 126 hektare di Pasar IV, Desa Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang, tetap berada dalam penguasaan PT Agung Cemara Realty (ACR) yang diwakili Mujianto selaku Direktur dengan kewajiban hukum untuk membayar kekurangan pembayaran yang belum dilunasi kepada terdakwa selaku kuasa Direktur PT Erni Putera Terari untuk menerima uang dan selanjutnya disetor ke kas negara sebagai pengganti kerugian negara.

Pakar hukum dari USU, Edi Yunara mengakui tindakan pengembang PT ACR yang menguasai objek sitaan lahan eks HGU PTPN2 kendati belum ada eksekusi dari kejaksaan, merupakan perbuatan melanggar hukum.

"Yang menarik perhatian, kenapa Tamin Sukardi dipidana, namun tanah diberikan kepada pihak swasta PT ACR. Mahkamah Agung dalam hal ini secara tidak langsung telah mengakui keabsahan tanah tersebut yang diperoleh PT Erni Putera Terari dari masyarakat ahli waris pemegang hak dan dialihkan kepada PT ACR," sebut Edi Yunara kepada wartawan.

Sesuai putusan kasasi MA, katanya, disebutkan lahan eks HGU PTPN2 seluas 74 hektar tersebut dikembalikan ke pihak PT ACR. Namun, menurutnya, lahan tersebut sebenarnya sudah menjadi hak para ahli waris setelah memenangkan gugatan perdata terhadap PTPN II dan Yayasan Al Washliyah sampai tingkat Peninjauan Kembali dan telah dieksekusi. Sehingga, kesalahan Tamin Sukardi dalam kasus ini tidak jelas.

"Secara hukum kita bingung bagaimana melakukan eksekusi atas lahan yang sudah pernah dieksekusi sebelumnya. Apalagi, putusan PK dan eksekusi terhadap lahan tersebut belum pernah dibatalkan. Kalau sita jaminan diangkat, secara otomatis hak atas tanah kembali ke masyarakat ahli waris yang memenangkan perkara dulu," urai pakar yang juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Hukum USU.

Untuk mengantisipasi timbulnya konflik di atas lahan sitaan itu, katanya, pemerintah melalui Kejaksaan Agung sebaiknya memasang tanda plang bahwa tanah itu masih dalam sitaan sesuai nomor perkaranya. Setelah itu meluruskan duduk permasalahan tentang status hukum atas lahan tersebut.

Sebelumnya, ratusan massa mendatangi lahan eks HGU PTPN2 di Pasar IV, Desa Helvetia, Labuhan Deli, Senin (8/7). Kedatangan mereka ingin merebut lahan yang dikuasai PT ACR. Massa ingin alat berat dan sejumlah pekerja PT ACR tidak berada di areal lahan tersebut.

"Kami ke mari mau mengambil hak kami, ini tanah peninggalan orangtua kami. Kami tidak ingin tanah ini dikuasai PT ACR, kami ingin mengambil kembali lahan ini," ucap seorang warga, Torodozho Zega. (THA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px