Log in

Menag: Alokasi Penambahan Kuota Haji Prioritas bagi Lansia


Jakarta-andalas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pemerintah telah memberikan prioritas alokasi khusus bagi calon jemaah haji Indonesia tahun ini yang sudah lanjut usia (Lansia) untuk mengisi kuota tambahan 10 ribu orang dari Kerajaan Arab Saudi.

Hal itu ia sampaikan usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang membahas anggaran terkait penambahan kuota haji Indonesia tahun 2019 di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (23/4).

Lukman lantas merinci tambahan kuota 10.000 jamaah haji itu akan dibagi secara proporsional untuk seluruh provinsi di Indonesia. Ia menyebut kuota setiap provinsi turut ditentukan berdasarkan penghitungan satu per mil dari jumlah populasi muslim dalam satu provinsi.

"Tentu karenanya antara satu provinsi dengan provinsi yang lain berbeda-beda, maka 10.000 tambahan kuota ini akan dibagikan didistribusikan dengan pendekatan proporsionalitas seperti tadi masing-masing kuota itu," kata Lukman.

Usai dibagikan secara proporsional ke masing-masing provinsi, Lukman merinci sebanyak 25 persen alokasi tambahan itu akan diberikan kepada calon jemaah haji lansia dan 25 persen untuk para pendamping calon jemaah haji lansia tersebut.

"Dan sisanya 50 persen itu diberikan kepada jamaah sesuai dengan daftar tunggu yang ada di masing-masing provinsi," kata dia.

Lukman turut menyatakan penambahan 10 ribu jamaah haji Indonesia itu diperuntukkan khusus bagi jamaah haji reguler.

"Karena itulah yang menjadi ketentuan sebagaimana yang kita lihat dalam sistem e-Hajj yang ada pada pemerintah Saudi Arabia," kata politikus PPP tersebut.

Sebelumnya, pada 16 April lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saudi menyetujui penambahan 10 ribu jemaah pada kuota haji Indonesia tahun ini.

Menyikapi hal tersebut, Komisi VIII DPR, Kementerian Agama, dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) pun menggelar rapat kerja kemarin. Dari rapat kerja itu disepakati penambahan sekitar Rp353,7 miliar.

Lukman Hakim Saifuddin mengatakan penambahan anggaran itu tak lepas dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji akibat penambahan kuota 10 ribu jemaah tersebut.

"Implikasi penambahan 10 ribu kuota ini pertama adalah perlunya tambahan biaya, yaitu anggaran indirect cost dan sumbernya dari APBN. Anggaran itu setidaknya kami memerlukan tambahan anggaran lebih kurang sebesar Rp353 miliar," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/4).

Lukman sendiri merinci tambahan biaya itu akan digunakan untuk anggaran pelayanan jemaah, operasional haji, dan dana cadangan (safeguarding).
Ia menambahkan sebagian anggaran yang diperlukan itu didapat dari hasil efisiensi yang Kemenag dan BPKH.

Untuk diketahui, Kemenag akan melakukan realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Makkah sebesar Rp50 miliar. Sementara itu, BPKH akan melakukan efisiensi pengadaan uang Arab Saudi (riyal) setara Rp65 miliar, dan melakukan efisiensi nilai manfaat sebesar Rp55 miliar.

Lalu sisanya sebesar Rp 183,7 miliar, kata Lukman, akan diambil dari dana yang berasal dari APBN melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) (BA-BUN).

"Jadi, selebihnya kita berharap ada dana dari APBN melalui BA-BUN sehingga pembiayaan untuk 10 ribu jamaah ini betul-betul bisa diwujudkan, sehingga lalu kemudian tambahan kuota ini bisa direalisasikan tahun ini juga," ujar Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 tersebut.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi VIII, Ali Taher turut menyepakati usulan tersebut di akhir agenda rapat bersama.

"Komisi VIII DPR menyetujui usulan Menteri Agama mengenai tambahan anggaran BPIH tahun 1440 Hijriah atau 2019," kata Ali. (CNNI)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px