Log in

Koordinator P2TP2A Kabupaten Langkat Kecewa


Kades Cabul Divonis 5 Tahun

Stabat-andalas Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat 5 tahun penjara terhadap kepala desa (kades) Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepas, Langkat, Darmanto yang melakukan pencabulan mendapat kecaman. Terdakwa juga dan didenda Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama satu bulan.

Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Langkat, Enis Safrin Aldin (foto) mengaku sangat kecewa dengan putusan tersebut. Dia menilai, vonis Darmanto tidak sesuai dengan perbuatannya yang telah merusak masa depan korban.

Vonis itu berdasarkan petikan putusan Hakim PN Stabat Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN-Stb atas tindak pidana pencabulan terhadap anak dibacakan majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum di PN Stabat pada Senin (1/4) lalu.

Bertindak sebagai majelis hakim Hasanuddin, sebagai Ketua dan anggota, Dr Edy Siong serta Sapri Tariga. Menurut Enis Safrin Aldin, putusan itu melukai prinsip prinsip yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016.

“Bayangkan, pasal yang dikenakan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2018 yang ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ini sungguh mencederai semangat perlindungan anak serta prinsip yang terkandung dalam Undang Undang 17 Tahun 2016, yaitu menimbulkan efek jera, karena di Kabupaten Langkat kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan telah mengancam tumbuh kembang generasi penerus bangsa dan negara ini. Hukuman yang diberikan selayaknya adalah yang maksimal atau hukuman yang seberat- beratnya,” kecam Ernis.

Koordinator P2TP2A Kabupaten Langkat tersebut juga mengingatkan, saat melakukan pencabulan itu, Darmianto masih aktif menjabat Kades Harapan Maju, yang seharusnya sebagai pamong pengayom masyarakat. Terdakwa sudah semestinya melindungi warganya, bukan malah menjadikan korban kebiadaban nafsu bejatnya.

“Bagaimana mungkin seorang kades yang seharusnya melindungi anak anak di desanya, tapi kenyataannya melakukan kejahatan seksual terhadap anak yang seharusnya. Kedudukan dan jabatannya merupakan bagian dari orang-orang yang menangani secara aktif perlindungan anak di seluruh wilayah desanya. Mengapa itu tidak menjadi pertimbangan hakim untuk menambah hukuman sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 82 ayat (2) atau diberlakukan hukuman tindakan kebiri kimia yang memang diatur dalam Undang Undang Nomor : 17 tahun 2016 tersebut,” ujar Ernis kepada wartawan, kemarin.

Sementara, menurut data P2TP2A Kabupaten Langkat dan catatan media, kasus tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak semakin bertambah dan marak. Seharusnya menjadi perhatihan semua pihak, khususnya Kabupaten Langkat termasuk aparat penegak hukum untuk mulai memberlakukan ancaman pidana yang maksimal jika perlu ditambah hukuman tindakan, sebagaimana tersirat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.(BD)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px