Log in

Keterlibatan Zonni Waldi Terungkap

Kadis Kanla Sumut memberikan kesaksian sidang dugaan korupsi di PN Medan, Selasa (17/10). Kadis Kanla Sumut memberikan kesaksian sidang dugaan korupsi di PN Medan, Selasa (17/10).

Sidang Korupsi Diskanla

Medan-andalas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis Diskanla), Zonni Waldi mengaku mendapat serahterima dan melakukan dua kali pembayaran dari terdakwa Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas proyek pengadaan enam unit kapal nelayan Tahun Anggaran 2014 senilai Rp 8,7 miliar. Pengakuan itu terungkap dalam kesaksian Zonni Waldi untuk terdakwa Matius Bangun selaku KPA, Andika Ansori Aidil Nasution selaku Ketua Panitia Lelang dan Sri Mauliaty sebagai direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa yang merupakan rekanan proyek. "Saya terima jabatan jadi Kepala Dinas Diskanla saat proyek sudah berjalan dan sudah pembayaran tahap pertama. Saya serah terima proyek tersebut pada September 2014 dan proyek berakhir hingga Desember 2014," aku Zonni di ruang Cakra 7, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (17/10).

Dalam persidangan diketuai hakim Saryana SH itu, Zonni mengaku melakukan pembayaran sebanyak dua kali secara bertahap. Pencairan ketiga pada Maret 2015 dan melewati batas tempo, karena tidak adanya dana. "Ada dua termin yang sudah dibayarkan, yakni Rp 4,5 miliar," ujarnya. Disebutkan Zonni, proyek tersebut berjangka waktu pengerjaan 160 hari mulai dari Juli sampai Desember 2014. Pembeliannya, adalah untuk enam kapal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 8,7 miliar. "Saya waktu itu hanya dua kali pembayaran yang diserahkan kepada saya dari terdakwa Matius Bangun selaku KPA," kata Zonni. Namun Zonni mengakui saat pembayaran dilakukan hanya ada empat kapal
yang datang. Sementara 2 kapal lagi yang terlambat karena cuaca tidak mendukung.

"Hanya ada 4 kapal yang datang pak, 2 kapal datang terlambat," bebernya. Ditanya jaksa soal keberadaan kapal, yang kini sedang di Riau, sementara anggaran dari Sumut, Zonni Waldi terdiam dan mengaku tidak tahu menahu soal itu. "Saya tidak tahu Pak hakim karena saya hanya serah terima," kilahnya. Kemudian, saat jaksa Polim Siregar menanyakan apakah menandatangani Adendum (Perjanjian Pembayaran), Zonni mengaku tak ingat. Majelis hakim sempat marah karena Zonni tidak mengakui ikut tandatangan dan meminta jaksa menunjukan bukti.

"Saya tidak terlibat. Karena proses pencairan dana hanya terdakwa KPA saja, saya tidak ikut," bantahnya. Dalam sidang itu, selain Zonni Waldi, jaksa juga mengahdirkan lima saksi lain dari Diskanla Sumut. Sidang ditunda pada pekan depan. Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Oktresia ketiga terdakwa diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 1.329.825.206. "Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Oktresia.

Menurut jaksa, kerugian negara itu berasal dari laporan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangun (BPKP) Sumut terhadap proyek yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih. Berdasarkan informasi diperoleh, kasus dugaan korupsi pengadaan enam unit kapal ukuran 30 GT untuk nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) dananya bersumber dari DAK dan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 12 miliar ini disebut merugikan negara sebesar Rp 1.329.825.206. (AFS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

24°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 98%

Wind: 6.44 km/h

  • 21 Nov 2017 28°C 22°C
  • 22 Nov 2017 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px