Log in

Kapolda Sumut Ultimatum Penggarap Lahan Proyek Jalan Tol

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto meninjau lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Tanjung Mulia, Rabu (19/6) Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto meninjau lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Tanjung Mulia, Rabu (19/6)

Medan-andalas Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto mengultimatum bagi para penggarap lahan di ruas jalan perencanaan Pembangunan Strategi Nasional (PSN) Proyek Jalan Tol Medan-Binjai di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli.

Dia mengingatkan agar warga maupun penggarap yang tinggal di lahan tersebut lebih mementingkan proyek Jalan Tol demi kepentingan masyarakat umum, yang sampai saat ini masih proses pembayaran ganti untung pembebasan lahan sepanjang 800 meter.

“Sedang kita proses dan mudah-mudahan ini bisa menjadi efek jera bagi mereka. Kita ultimatum kepada warga, penggarap yang tidak memiliki dokumen kepemilikan alas atas tanah, tidak memiliki bangunan dan tidak memiliki izin sebagainya harus segera meninggalkan. Jangan sampai nanti kita proses dan dianggap kriminalisasi,” tegas Agus usai meninjau lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai di Tanjung Mulia, Rabu (19/6).

“Kita minta, dan kita imbau mereka (penggarap) melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas. Masing-masing pihak patuh pada peraturan yang ada. Pihak penyedia lahan juga harus terbuka kepada masyarakat, dan masyarakat juga harus bersedia demi kepentingan negara dan untuk kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya.

Pihaknya juga telah memberikan hukuman pidana kepada sejumlah mafia tanah yang ingin mencoba menguasai bahkan memanfaatkan momentum tersebut. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi mereka yang ingin mencoba menggagalkan proyek PSN jalan tol Trans Sumatera.

“Pasca bapak Presiden menyampaikan adanya hambatan pembangunan jalan tol di Tanjung Mulia yang mengarah tol Medan-Binjai, kita sudah lakukan proses penyidikan kepada mafia tanah dan orang–orang yang memanfaatkan itu. Sekarang sudah dihukum 2 tahun 6 bulan kepada pelakunya. Karena kemarin puasa, lebaran, pemilu dan sebagainya, memang agak kita kurang fokus ke sana. Tapi, sekarang situasi sudah bagus dan kita dorong agar segera dituntaskan,” katanya.

Agus mengingatkan kepada warga dan penggarap lahan agar mendukung percepatan pembangunan lanjutan ruas jalan tol yang sampai saat ini masih tahap akhir pembebasan lahan milik warga di Seksi 1 Tol Helvetia – Tanjung Mulia. Terutama bagi warga yang telah menerima pembayaran ganti untung tanah untuk pembebasan pembangunan jalan tol tersebut.

“Berdasarkan laporan dari kakanwil BPN, HK dari Jasa Bina Marga, Insya Allah pada akhir bulan ini atau saya kasih batas sampai akhir bulan Juni, kalau bisa proses pembayaran ganti untung yang diberikan kepada para orang–orang yang menguasai lahan, baik yang bersertifikat atau tidak, ini bisa dibayarkan,” pintanya.

Agus juga berharap agar warga yang sudah menerima pembayaran ganti untung tanah agar segera membongkar bangunan mereka agar proyek ini bisa dituntaskan paling lambat akhir Juni 2019.

Agus juga mengimbau pihak terkait segera melakukan sosialisasi jika ada perubahan regulasi soal pembayaran ganti rugi lahan warga. Pasalnya beredar di masyarakat, adanya selisih seratus ribu rupiah dari pembayaran kepada warga.

“Ada perbedaan-perbedaan nilai ganti rugi dan sebagainya akibat daripada aturan baru yang keluar ini harus disosialisasikan kepada masyarakat yang selisihnya hampir seratus ribu rupiah. Sehingga masyarakat tahu tidak ada praduga yang tidak-tidak. Kalau sudah tahu kalau itu betul–betul penyimpangan, ya segera lakukan. Ini proyek harus segera jalan masyarakat umum yang lain sangat membutuhkan tersambungnya lalu lintas dari Binjai ke Tebingtinggi. Pastinya, jauh lebih ekonomis dan jauh lebih cepat apabila tol ini bisa dinikmati oleh masyarakat,” bebernya.

Sementara Kepala Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono yang ikut dalam peninjauan ini mengatakan, sebelumnya ada 549 Kepala Keluarga (KK) yang harus dibayar ganti untung atas pembebasan lahan. Sampai pertengahan Juni ini, sudah hampir 80 persen dari 549 KK telah menerima pembayaran ganti untung. Sedangkan sisa 20 persen hanya menunggu penyelesaian birokrasi dan administrasi pemerintah.

“Ke depannya sudah sedikit ya karena kita sudah bekerja. Tadinya kan hampir 549 kepala keluarga yang ada di tanah digunakan untuk Pembangunan Strategi Nasional. Alhamdulillah, sekarang sudah terealisasi hampir 80 persen. 20 persen ini sebenarnya hanya tinggal nunggu uangnya. Uangnya sudah ada, tapi kan tinggal nunggu birokrasi dan adminstrasi yang dipenuhi. Uangnya dari BOJP, dan PUPR yang punya PPK. Ambil dulu BOJP dan nanti masuk ke ELMAN. ELMAN nanti exit ke BPKP. Jadi, semua stakeholder memiliki waktu dan sebagian 80 persen itu sudah ganti untung. Tadinya habis lebaran bisa tuntas kita kejar supaya mereka lebaran enak dapat uang ganti untung,” urainya. (PJC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px