Log in

Hakim akan Perintahkan JPU Panggil Bupati Madina

Tiga terdakwa dugaan korupsi Madina dalam sidang eksepsi di PN Medan, Kamis (19/9) Tiga terdakwa dugaan korupsi Madina dalam sidang eksepsi di PN Medan, Kamis (19/9)

Namannya Disebut Dalam Eksepsi

Medan-andalas Irwan Effendi, ketua majelis hakim perkara dugaan korupsi Tapian Siri-siri Syariah (TSS) dan Taman Raja Batu (TRB), akan memerintahkan jaksa untuk memanggil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution untuk didengar keterangannya.

"Iya, saya akan perintahkan jaksa untuk memanggil Bupati Madina, jika dalam fakta persidangan banyak keterangan saksi yang menyatakan bupati ada peran dalam kasus tersebut," ujar Irwan Effendi.

Kasus itu telah menyeret Plt Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Rahmadsyah Lubis (49) serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Edy Djunaedi (42) dan Khairul Akhyar Rangkuti (39).

Pengacara terdakwa Kadis Perkim Rahmadsyah, Baginda Umar Lubis menyebutkan, kliennya mengerjakan proyek yang merugikan keuangan negara hingga Rp 1,63 miliar ini adalah perintah dari Bupati Madina.

"Jika JPU mendalilkan pekerjaan yang dilakukan Dinas Perkim Madina adalah dalam kawasan sempadan sungai, maka orang yang paling bertanggungjawab atas kesalahan tersebut adalah Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution," sebut Baginda, tim Law Office Baginda Umar Lubis & Associates Rozak Harahap dan Husaini Rambe di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (19/9).

Kata dia, dalam dakwaan JPU menyebutkan pada akhir 2016 Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution mempunyai gagasan untuk membangun kawasan wisata dan tempat upacara yang letaknya di kawasan perkantoran di Desa Parbaungan, Panyabungan Madina.

"Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, kemudian bupati memerintahkan tiga Kadis yaitu Dinas PU, Dispora dan Dinas Perkim untuk bersama-sama merancang dan mewujudkan gagasan bupati tersebut," katanya.

Dia mengungkapkan, pembangunan kawasan wisata TSS dan TRB tersebut adalah keinginan dan perintah Bupati Madina dan Dinas Perkim sebagai pelaksana.

"Dalam proses peradilan selanjutnya, kita akan mohonkan majelis hakim untuk memanggil Bupati Madina. Pada intinya, Bupati mengetahui dan lahir dari gagasan dia yang dituangkan dalam renja dan APBD. Seharusnya, dalam persoalan ini tentu ada peranan bupati yang memang wajib hukumnya dalam proses persidangan," tukas Baginda.

Sementara, Hakim Ketua Irwan Effendi seusia sidang saat dikonfirmasi terkait kemungkinan akan memanggil Bupati Madina, mengaku siap apabila fakta persidangan terbukti. "Ya, kita bisa memanggil bupati sebagai saksi," tegas Hakim.

Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa Nurul Nasution, dijelaskan pada akhir 2016, Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution menggagas untuk membangun kawasan wisata di kawasan perkantoran Pemkab Madina yang berada di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan.

Jaksa mengatakan, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (AFS)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px