Log in

Anggota DPRD Tapteng Sintong Gultom Diadili


Medan-andalas Anggota DPRD Tapteng periode 2015-2020 Sintong Gultom (57), disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan atas korupsi perjalanan fiktif yang merugikan negara senilai 92.625.700, Senin (12/8).

Sintong disidangkan bersama rekannya anggota DPRD Tapteng periode 2015-2020 Sideli Zendrato. Terdakwa Sideli Zendrato juga didakwa merugikan negara melalui perjalanan fiktif senilai 121.173.050.

Perbuatan kedua terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sintong telah dijadikan DPO oleh Polda Sumut sejak 12 Desember 2018 dan akhirnya tertangkap pada 25 Maret 2019 lalu.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rali Dayan Pasaribu didampingi Arifin menyebutkan, terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor : 188.44/110/KPTS/Tahun 2015.

Dia diberhentikan pada 27 Desember 2017 di Kantor Dewan Tapteng berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Yaitu, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 92.625.700,00," ungkap jaksa.

Kejadian bermula saat adanya perjalanan dinas ke luar daerah pada komisi terdakwa, yaitu sebanyak 49 kali mulai dari tahun 2016 dan tahun 2017.

Pada perjalanan dinas ke-49 mengikuti Bimtek Nasional dengan tema “Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD serta tugas dan tanggung jawab alat kelengkapan DPRD” di Hotel Fave Tanah Abang Sideng Timur No 58 Jakarta Pusat pada 1 November 2017.

Sekwan DPRD Tapteng Melky Dayan Panggabean menjelaskan, anggota DPRD dapat melakukan  perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ditampung pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

DPA itu sudah direncanakan, namun apabila jumlah pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan sudah melebihi anggaran yang ditampung, maka perjalanan dinas berikutnya baru dapat dilaksanakan kalau sudah ditampung dalam APBD Perubahan (APBD-P).

Adapun jumlah anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah masing-masing : Tahun 2016 sebesar Rp.9.583.674.454. Pada Tahun 2017 sebesar Rp.10.538.000.000.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 dimana setiap yang melakukan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas yang digunakannya.

Terdakwa yang mengetahui perihal mekanisme melaksanakan perjalanan dinas, maka setelah terdakwa menerima Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang dkeluarkan oleh  Sekretaris DPRD.

"Selanjutnya terdakwa menghubungi bendahara keuangan DPRD Tapteng untuk dilakukan realisasi penghitungan anggaran biaya dalam melaksanakan perjalan dinas keluar daerah," ujar jaksa.

Selanjutnya, setelah direalisasi bendahara Sekretaris Daerah memberikan kepada terdakwa untuk tiket pesawat, biaya hotel, biaya makan, dan uang saku untuk diserahkan kepada anggota dewan yang melaksanakan perjalan dinas.

Besaran tersebut adalah 70 hingga 80 persen, dengan sisa 20 persen diberikan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan melengkapi administrasi dalam kegiatan.

Setelah melakukan kegiatan perjalanan dinas terdakwapun menyerahkan bill hotel kepada saksi Herlina Siregar dan Komalasari Simamora selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tapteng.

Hal ini untuk realisasi pengitungan pembayaran penginapan dan selanjutnya terdakwa menerima uang sebagai bentuk pembiayaan pembayaran penginapan sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan perjalanan dinas.

Berdasarkan keterangan anggota DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi menyebutkan, pernah melaksanakan perjalanan dinas pada TA 2016 dan TA 2017 bersama-sama dengan terdakwa dalam kegiatan Bimtek.

Saksi Khairul menerangkan, yang menentukan hotel tempat menginap terkait pelaksanaan perjalanan dinas luar bukan staf pendamping melainkan masing-masing anggota DPRD.

Keterangan ini sama seperti yang disampaikan tiga saksi anggota DPRD Tapteng lainnya. Untuk mekanisme pembayaran yang telah dilengkapi bukti pertanggungjawaban oleh anggota DPRD yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas, maka anggota DPRD yang bersangkutan menyerahkan semua bukti transportasi dan penginapan kepada Pembantu Bendahara untuk mempersiapkan Tanda Terima (pelunasan).

Kemudian, berkas diajukan kepada PPTK untuk dilakukan verifikasi SPJ, jika setuju maka PPTK menanda tangani Tanda Terima dan diteruskan kepada Sekretaris DPRD Tapteng untuk diketahui dan selanjutnya penanda tangan pada tanda terima.

Jika anggota DPRD tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban untuk biaya penginapan maka kepada yang bersangkutan hanya bisa diberikan biaya sebesar 30 persen dari plafon biaya penginapan sesuai standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Pasal 36 yang berbunyi, “pihak-pihak yang pemalsuan dokumen, menaikan dari harga sebenarnya (mark up dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara. Bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. (AFS)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px