Log in

Afrizon : Ini Korupsi, akan Saya Adukan ke KPK


PUPR Sebut Bayar Lunas Ganti Rugi Lahan Tol

Medan-andalas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, melalui kuasa hukumnya mengaku sudah membayarkan semua ganti rugi pembebasan tol Medan-Binjai di atas lahan 3,5 hektar dalam perkara 448/Pdt.G/2017/PN Medan, berlokasi di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli. Pengakuan tersebut disampaikan dalam sidang beragendakan putusan diketuai Ketua majelis hakim Fahren dibantu anggota Morgan Simanjuntak dan Saidin Bagariang di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri Medan (PN), Kamis (8/11).

"Nggak mungkin berdamai pak, kan sudah dibayarkan semua," sebut kuasa hukum tergugat I (PUPR) yang merahasiakan namanya. Sidang gugatan ahli waris Tengku Muhammad Dalih yang dikuasakan kepada Afrizon Alwi SH (foto) dan Dongan Nauli SH  terhadap PUPR (tergugat I), Kanwil BPN Sumut (tergugat II), BPN Medan (tergugat III), Wali Kota Medan C/q Camat Medan Deli c/q Lurah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir (turut tergugat), seyogianya beragendakan pembacaan putusan.  Awalnya, ketika sidang dibuka, ketua majelis hakim Fahren menyarankan agar para pihak (penggugat dan tergugat) agar melakukan perdamaian dalam menuntaskan perkara tersebut.

Menjawab usulan hakim itu, tergugat I PUPR secara sepontan mengatakan pihaknya telah melakukan pembayaran semua ganti rugi di atas lahan tol Medan-Binjai, dan diketahui Panitera PN Medan. Ungkapan itu sontak membuat kuasa hukum penggugat Afrizon 'naik pitam'. Dengan suara lantang dia menyebutkan pembayaran itu tidak sah dan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi. "Izin majelis, ini tidak benar, tindakan ini melanggar hukum dan ini dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Saya akan melaporkan ke KPK, dan saya minta pernyataan saya ini dicatat," teriak Afrizon sambil menggebrak meja.

Melihat situasi yang sudah memanas, PUPR kembali menimpali dan mempersilahkan agar ditanyakan kepada panitera pengadilan. Majelis hakim menunda pembacaan putusan dua minggu mendatang. Sementara, Afrizon SH MH seusai sidang kepada wartawan mengaku khawatir hal serupa diberlakukan pada perkara lain seperti gugatan No. 232 PD.TG/ 2017/PN.Medan, yakni sengketa tanah seluas 8 - 17,4 hektar yang di atasnya ada 8 SHM induk dan pecah menjadi ratusan SHM yang saat ini masih dititipkan di PN Medan sebanyak Rp321 miliar.

"Gugatan ini sudah kami menangkan pada 18 Juni 2018 lalu, dan saya khawatir sebelum putusan inkrah ini sudah dibayarkan mereka," ujar Afrizon. Artinya, tambah Afrizon, dari kasus ini sudah ada konspirasi dari pihak oknum terkait terhadap konsinyasi yang dibayarkan melibatkan oknum pengadilan, yang disinyalir terjadi pembayaran saat ketua dijabat Marsudin Nainggolan. "Dengan terungkapnya di persidangan ini, maka kami akan melaporkan fakta ini kepada KPK, karena ini merupakan tindak pidana korupsi yang membayar sebelum adanya putusan inkrah," kesal Afrizon, mengaku saat ini pihaknya tengah menyusun bahan laporan pengaduan ke KPK. Terpisah, panitera PN Medan, Matin TP S SOS ketika dikonfirmasi terkait pengakuan tergugat I PUPR disidang, menyatakan akan mengecek dulu. "Saya nggak tahu itu, saya cek dulu. Soalnya kan disidang, saya cek dululah," tandasnya. (AFS).

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 8.05 km/h

  • 21 Nov 2018 27°C 22°C
  • 22 Nov 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px