Log in

Pemkab Sergai Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Berbagai Program

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Ekbangsos Ir. H. Kaharuddin, Staf Ahli Bupati, Kadis Prindag Hj. Nina Deliana S.Sos, M.Si foto bersama dengan Bupati Seleman Drs. H. Sri Purnomo, M.Si beserta jajarannya usai melakukan Kunker bertempat di Kantor Dinas Prindag Kecamatan Perbaungan. Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Ekbangsos Ir. H. Kaharuddin, Staf Ahli Bupati, Kadis Prindag Hj. Nina Deliana S.Sos, M.Si foto bersama dengan Bupati Seleman Drs. H. Sri Purnomo, M.Si beserta jajarannya usai melakukan Kunker bertempat di Kantor Dinas Prindag Kecamatan Perbaungan.

Sei Rampah,Sumatera Utara-andalas Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2008 bahwa pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)dimanfaatkan kepada kebutuhan dasar masyarakat seperti air minum, pertanian, perikanan, pariwisata, energi (mikro hidro) dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) berupaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air berupa sungai sebagai sumber air baku dalam penyediaan air minum yang sehat, bersih dan berkelanjutan melalui proses pengelolaan baik fisik maupun kimiawi dari unit produksi, distribusi hingga dapat dikonsumsi masyarakat.

Diantaranya, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan perpipaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar diperoleh kehidupan yang sehat bersih dan produktif.

Pengembangan SPAM jaringan perpipaan seperti saat ini meliputi air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan melalui kerja sama antara Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum.

Sedangkan Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDGS) bahwa air minum merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya Pemkab Sergai berupaya melakukan penyediaan air minum yang sehat dan baik secara berkelanjutan. Kedepannya program ini akan dikelola dengan baik agar mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tidak hanya melalui pengembangan SPAM, Pemkab Sergai untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga, melalui Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang bekerja sama dengan PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah mengadakan Pelatihan Pijat Refleksi Akupresure bagi kader PKK di Balai Diklat Training Centre.

Pelatihan Pijat Refleksi Akupresure, selain sebagai ajang silaturahmi juga upaya meningkatkan keterampilan bagi para peserta untuk menambah penghasilan keluarga yang bermodalkan keterampilan hingga mencapai moto SERASI (senyum, empati, ramah, sigap dan ikhlas). Sebab, merupakan aktivitas sangat mulia dibidang jasa karena dapat meningkatkan kesehatan dan menambah pengalaman dan pengetahuan penerapan tentang teknik pengobatan maupun menjadi pemijat sekaligus pelaku usaha yang potensial.

Manfaat lain, cukup besar dirasakan bagi peserta pelatihan dan sudah mampu untuk membantu keluarga dengan hasil keterampilan dari pijat refleksi tersebut.Apalagi dirambah dengan pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) tingkat nasional yang dipadukan dengan penilaian pijat refleksi akunpresure.

Peningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat, juga dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraa Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sergai  melalui pelatihan bagi pengurus kelompok khusus (poksus) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dari 17 Kecamatan se-Sergai.

UP2K desa merupakan salah satu alternatif pokok untuk menopang perekonomian masyarakat mengingat perempuan adalah salah satu aset pembangunan yang belum diberdayakan secara maksimal. Khususnya peran perempuan yang masih sangat terbatas dalam kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi keluarga.

Dalam hal ini diperlukan strategi dan model kegiatan UP2K desa agar lebih membumi dan diterima masyarakat yang dilaksanakan dalam 5 langkah pokok berupa peningkatan kemandirian melalui pendampingan, memantapkan kelembagaan, meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia, meningkatkan permodalan serta mengembangkan pola kemitraan usaha.

Upaya pengembang UP2K salah satunya adalah menumbuhkembangkan kemampuan wirausaha keluarga untuk memperluas lapangan kerja. Perannya melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah di dalam kelompok masing-masing dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil, usaha peningkatan pendapatan keluarga dan lainnya.

Peningkatan perekonomian masyarakat merupakan langkah nyata pasangan Soekirman–Darma Wijaya untuk memastikan begitu pentingnya mengembangkan aset-aset lokal guna memberikan pelayanan danmeningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa untuk membangun Indonesia dari desa/pinggiran khususnya disektor ekonomi berbasis pedesaan untuk tercapainya one village one product.

Pemkab Sergai juga membuat satu target capaian dari “21 Peraihan” yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2021 menjadi 5%. Untuk mencapai target yang cukup signifikannya, dengan memiliki Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang telah dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).

Dalam keseriusnya mengatasi masalah kemiskinan, Pemkab Sergai dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, membuat inovasi dan lompatan-lompatan dalam pelaksanaan program yang efesien dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memiliki Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)yang telah disusun pada tahun 2015.

Ada 6 (enam) strategi yang harus dicermati yaitu, pertama meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan kapasitas pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan lainnya. Kedua, meningkatkan kemampuan pengelolaan perekonomian dan menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan/UMKM sesuai dengan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan daya saing SDM dalam kesempatan bekerja dan berusaha, keempat meningkatkan ketersediaan dan pelaksanaan regulasi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Kelima, meningkatkan pengarusutamaan gender dan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan dan terakhir, keenam meningkatkan ketersediaan dan transparansi data.

Hal lainnya untuk meningkatan perekonomian masyarakat, didukung dengan menjalankannya dua program prioritas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di desa. Yang pertama adalah Balai Ekonomi Desa (Balkondes), sementara yang kedua Mitra Usaha Desa Nusantara dan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).

Program prioritas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni, Mitra Usaha Desa Nusantara dan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Di Pemkabtelah memiliki 54 BUM Desa, 17 diantaranya telah memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) seperti, telah dibangunnnya gedung pusat industri BUM Desa “Maju Bersama”  Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar.

Dari analisis statistik maka laju pertumbuhan BUM Desa perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya sosialisasi dan pemahaman tentang perlunya desa memiliki badan usaha yang proaktif untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan sektor ril PA Des.

Pemberdayaannyamelalui Dinas PMD yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah desa, kecamatan, dinas terkait dan Pemkab Sergai dengan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Sergai dan RPJM Desa.

Dari pemahaman masyarakat tentang BUM Desa menjadi indikator yang sangat penting jika pemahamantersebut dimiliki dengan baik, maka akan mengetahui saat yang tepat kapan semestinya BUM Desa itu harus ada. Pemahaman tersebut akan tergali jika semua kelompok melakukan kajian terhadap potensinya dan lingkungannya, potensi kemampuan SDM dan kemampuan kelembagaan kelompok masyarakat.

Peningkatan peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sergai, tak luput dari peran penting penyuluh dalam meningkatkan pengetahuan petani, mengingat Kabupaten Sergai memiliki lahan persawahan ditanami padi seluas 38.946 Ha Kabupaten Sergai yang merupakan salah satu lumbung beras di Provinsi Sumut dengan melakukan upaya untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka mempertahankan swasembada beras dan peningkatan ketahanan pangan.

Bupati Sergai Ir H Soekirman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (DPW Perhiptani) Sumut saat seminar menyampaikan bahwa pada awal Oktober 2017 mendatang akan digelar seminar nasional yang diadakan di Aula Asrama Haji Medan dengan mengusung tema “Menuju Regenerasi, Revitalisasi dan Restorasi pertanian serta kelembagaan penyuluh se-Indonesia di Sumut,”.

Keberadaan penyuluh lapangan ditingkat desa memegang peranan penting dalam upaya membantu para petani untuk meningkatkan pengetahuannya bersaing dalam perdagangan bebas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terkhusus dibidang pertanian. Selain itu untuk menemukan jawaban dan melahirkan rekomendasi bagi Pemprovsu dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan pertanian kedepan yaitu RPJM tahun 2018-2023.

Sejak 20 tahun reformasi belum ada terjadi perubahan berarti terhadap kebijakan pertanian. Disamping itu, yang menjadi kendala saat ini adalah menurunnya minat generasi muda untuk mengikuti pembelajaran tentang pertanian.” “Kita melihat semakin banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi akibat berbagai pembangunan baik perumahan, jalan maupun pembangunan lainnya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya areal persawahan”.

Nah, untuk membangun penyuluh pertanian yang profesional saat ini dan masa yang akan datang sepertinya tidak bisa ditawar lagi. Mengacu pada amanat UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, baik penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Peranan sektor pertanian dalam sistem perekonomian nasional sangat penting dan trategis. Hal ini dikarenakan bidang pertanian memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat di pedesaan.

Dibidang lain, industri manufaktur di sektor kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian dan berkontribusi langsung dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan nasional. dalam  industri kelapa sawit menyumbang sekitar 239,6 triliun melalui ekspor pertahunnya. Di Sumatra sebanyak 4,5 juta keluarga yang menggantungkan hidupnya di sektor kelapa sawit.

Alasannya, industri kelapa sawit tidak terlepas dari dinamika linkungan nasional dan global. Pembanguna industri kelapa sawit harus mengikuti prinsip lingkungan yang berkelanjutan serta harus mampu memecahkan masalah dan menghadapi  tantangan secara globalisasi. Pemkab Sergai akan terus mendukung kemajuan pembangunan yang bersifat membangun masyarakat terkhusus masyarakat Sergai, kemajuan pembangunan yang menyerap lapangan pekerjaan.

Terutama berperan aktif mendukung Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai terkhusus dalam memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Kecamatan Dolok Merawan dan sekitarnya, sehingga memberikan stimulus dalam pertumbuhan ekonomi serta mengurangi tingkat penganguran di Sergai kata Bupati Sergai di peresmian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC).

Pemkab Sergai mengapresiasi pihak perkebunan yang telah melaksanakan kegiatan CSR yang  diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar perusahaan. Kemudian diharapkan juga kehadiran  perusahaan perkebuanan tersebut mampu berkontribusi untuk  mengangkat perekonomian masyarakat sekitar dengan membina perkebunan rakyat.

Selain itu, termasuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang telah berperan aktif membantu buruh dan mengaharapkan segala tuntutan dan persoalan dapat segera diselesaikan. Pemkab Sergai menampung aspirasi dan mengikuti proses yang berlajalan dangan lebih memperioritaskan masalah pelayanan kesehatan untuk buruh melalui BPJS.

Dalam peringatan May Day, Bupati Sergai mengatakan sumberdaya alam yang dikelolah oleh pengusaha  akan  rapuh dan lumpuh tanpa buruh. Oleh karenanya Pemkab mengajak Seluruh Serikat Buruh agar selalu mengingatkan  dan menjaga komunikasi dengan pemerintah serta jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang bersifat negative yang dapat merugikan masyarakat banyak.

Berkaitan, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 memberikan 8 peryataan sikap dan tuntutan kepada  Bupati Sergai Soekirman, diantaranya, Pertama, Cabut PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang sudah menerapkan upah murah bagi buruh, kedua tetapkan upah layak bagi buruh dan keluarganya (menaikan upah 40%).

Ketiga bubarkan BPJS kesehatan bagi buruh dan kembalikan jaminan kesehatan buruh kepada Jamsostek, keempat bubarkan pengadilan hubungan Industrial karena telah melenceng dari tujuan awalnya yakni peradilan cepat, murah dan adil. Karena faktanya biaya PHI mahal, proses lama dan berbelit-belit serta tidak berpihak kepada buruh.

Kelima meminta kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk segera membangun balai latihan kerja (BLK) untuk membantu tenaga kerja yang memiliki skill agar siap bersaing dengan datangnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), keenam kembalikan pegawai pengawas dan PPNS ke Kabupaten/Kota masing-masing seperti semula.

Dan ketujuh hapuskan simtem kerja kontrak dan Outcorsing khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai yang bertentangan dengan Peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada kerena dampaknya sangat merugikan kaum buruh dan kedelapan Stop UNION BUSTING yang selama ini masih terjadi khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. (RYAD)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 82%

Wind: 6.44 km/h

  • 25 Jun 2018 28°C 22°C
  • 26 Jun 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px