Log in

Medan Tagih DBH Rp1,3 Triliun ke Pemprovsu


Medan-andalas Pemerintah Kota (Pemko) Medan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera menyalurkan Dana Bagi Hasil (BDH) tahun 2019 yang jumlahnya mencapai Rp1,3 triliun.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Sulpan Nasution menyebutkan, jumlah DBH tersebut bukan hanya estimasi penerimaan di tahun 2019, namun ada juga utang di tahun 2017 dan 2018.

"Rp1,3 triliun itu yang mereka (Pemprov Sumut) anggarkan, realisasinya kan belum tahu berapa," terang Sulpan, kemarin.

Ia meminta anggaran Rp1,3 triliun yang sudah dialokasikan itu dapat direalisasikan penyalurannya di tahun ini. Sehingga tidak akan menjadi utang lagi di tahun berikutnya.

Dia berharap dengan direalisasikannya alokasi DBH yang sudah dianggarkan Pemprov Sumut tersebut, roda pembangunan di Kota Medan tidak terhambat atau terganggu.

Sementara Sekretaris Komisi D DPRD Medan Ilhamsyah mengatakan DBH sebesar Rp1,3 triliun yang dialokaikan Pemprov Sumut tersebut sangat dibutuhkan Kota Medan untuk membiayai program yang telah tertuang pada APBD TA 2019.

Untuk itu Ilhamsyah meminta Pemko Medan juga harus proaktif menagih DBH tersebut ke Pemprov Sumut agar segera direalisasikan penyalurannya dan jangan sampai menjadi utang.

"Rp1,3 triliun itu besar, kita mendesak Pemko Medan segera menagih itu ke Pemprov agar tidak terjadi penumpukan utang," katanya kepada wartawan, Jumat (18/1).

Diakuinya, bila DBH itu tidak direalisasikan pembayarannya, maka dampaknya akan menghambat pembangunan di Kota Medan. Sebab, dana DBH itu sudah dimasukkan ke dalam APBD TA 2019 untuk biaya pembangunan.

"Salah satu dampaknya yakni terkait buruknya manajemen persampahan yang mendapat berita tak sedap yakni menjadikan Kota Medan sebagai kota paling kotor berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu," sebutnya.

Menurut dia, indikator buruknya manajemen persampahan adalah manajemen keuangan. Jika sudah masuk manajemen keuangan tentu Pemerintah Kota Medan harus mencari sumber dana, dalam hal ini salah satunya DBH yaitu tiga komponen pajak yang menjadi hak Kota Medan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan itu juga meminta agar penyaluran DBH menggunakan sistem teknologi yang bekerja sama dengan pihak bank persepsi.   

"Ada formulasi bagi hasil, contohnya PKB (pajak kendaraan bermotor). Ketika masyarakat membayar PKB, maka uang tersebut langsung didistribusikan langsung ke rekening daerah, tidak menumpuk lagi di sana," urainya.

Menurutnya, DBH tersebut sebenarnya dapat langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemda tanpa harus tertunda di rekening Pemprov Sumut.

"Jangan kan per bulan, per hari pun sudah bisa ditransfer sebenarnya. Buat apa ditumpukkan ke Pemprovsu. Kalaupun melalui Pemprovsu, ya langsung saja Pemprovsu mengambil jatahnya sendiri. Lalu hak Pemko Medan langsung dicairkan," tandasnya.

Disebutkannya, keterlambatan Pemprov Sumut dalam merealisasikan pembayaran DBH ke Pemko Medan bukan merupakan masalah baru. Dari tahun ke tahun persoalan DBH ini selalu menjadi masalah, siapapun pemimpinnya.

"Karena itu kita berharap, pada 2019 ini dana DBH sebaiknya langsung saja ditransfer ke Pemko Medan. Bagaimana teknisnya, biar Pemko saja yang memikirkannya. Jangan lagi melalui Pemprovsu. Karena dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Medan," sarannya. (THA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px