Log in

DPR Setuju RUU MD3 Jadi UU


Fraksi NasDem dan PPP Walk Out

Jakarta-andalas Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi "walk out" dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.

"Apakah perubahan kedua tentang UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat disetujui menjadi Undang-Undang," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2).

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju lalu dilakukan ketuk palu sebagai tanda disetujuinya perubahan kedua UU MD3 tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan poin-poin perubahan kedua UU MD3 antara lain penambahan jumlah pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD; kedua mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat kepolisian. Ketiga, penguatan hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat yang dimiliki DPR; keempat menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

"Lalu penambahan kewenangan Baleg dalam penyusunan RUU, penambahan mekanisme pemanggilan WNI dan orang asing, dan penguatan hak imunitas anggota parlemen," katanya.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan perubahan kedua UU MD3 sangat penting dalam upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi "check and balances" dalam sistem politik Indonesia.

Dia mengatakan penyempurnaan jumlah Pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara partai politik yang diraih dalam Pemilu sehingga merepresentasikan rakyat. Sementara itu anggota Fraksi PPP dan Fraksi Partai NasDem yang tidak setuju keputusan tersebut melakukan aksi walk out.

"Kami di awal menyampaikan bahwa Fraksi PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan kedua atas UU MD3. Maka kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut," kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati dalam rapat paripurna tersebut.

Reni mengatakan pihaknya meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU MD3 dalam rapat paripurna karena ada sejumlah pasal yang telah disepakati di tingkat Panja revisi UU MD3 di Baleg melanggar konstitusi. Salah satunya, menurut dia, Pasal 247 a ayat c tentang pengisian tambahan pimpinan MPR. Pasal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009.

"Dalam RUU MD3 diputuskan frasa 'diberikan' terkait penambahan kursi pimpinan MPR. Padahal, putusan MK mengamanatkan penambahan kursi pimpinan bermakna 'dipilih' bukan 'diberikan'," ujarnya.

Dia mengatakan PPP ingin RUU MD3 kembali dibahas di tingkat Baleg, terutama pasal terkait pengisian tambahan pimpinan MPR dan apabila permohonan itu tidak diterima, maka PPP menyatakan tidak menyetujui RUU MD3 disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna.

Reni menambahkan PPP tidak bertanggungjawab terhadap keputusan RUU MD3 dan PPP akhirnya "walk out" dari ruang sidang paripurna. Sebelum walk out, Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate menganggap substansi penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD syarat kepentingan politis.

Dia menilai penambahan kursi Pimpinan DPR, MPR dan DPD justru akan menciptakan oligarki dan merusak citra parlemen di masyarakat sehingga meminta pengesahan RUU MD3 ditunda dan dibahas di tingkat Baleg.

Sikap Fraksi Partai NasDem untuk "walk out" dibacakan anggota Fraksi Nasdem Hamdani, yang menyatakan setelah diteliti, terbuka peluang oligarki, tata kelola yang tidak memadai, terbuka peluang dikritisi masyarakat dan citra DPR akan lebih buruk. (G/ANT)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

30°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 67%

Wind: 11.27 km/h

  • 27 May 2018 30°C 23°C
  • 28 May 2018 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px