Logo
Print this page

Tindakan Represif Ketinggalan Zaman


Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie menolak tindakan represif terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Menurutnya aksi penghadangan terhadap gerakan 2019 ganti presiden justru akan merugikan Joko Widodo yang maju sebagai calon presiden bersama KH Ma'ruf Amin. "Meski Partai Golkar adalah yang paling pertama dan terdepan mendukung Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode akan tetapi kami menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut," tulis pria yang akrab disapa Ical itu di akun Twitter resminya, Senin (27/8).

Sebab, Ical mengatakan kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang. Maka dengan demikian, pelarangan aktivis gerakan 2019 ganti presiden, Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru. Kemudian pengepungan terhadap Ahmad Dhani di Surabaya, yang dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme, adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang dibangun. Serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat. Pendapat yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar tersebut, benar adanya. Bahwa, tidak saja di Indonesia, di negara-negara maju lainnya di dunia, kebebasan menyatakan pendapat sudah menjadi sebuah keniscayaan dan sesuatu yang tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi penguasa.

Negara maju dan demokratis lazimnya di belahan dunia saat ini senantiasa lebih mengedepankan otak daripada otot, dalam menyikapi sesuatu. Dengan kata lain, penerapan kebijakan atau tindakan bersifat represif, sudah out of date alias ketinggalan zaman. Kebijakan penguasa yang cenderung otoriter dan bertindak represif dalam membungkam kebebasan berpendapat, biasanya terjadi di sebuah negara yang belum maju dan dipimpin penguasa diktator. Seiring dengan kemajuan zaman, gaya kepemimpinan seperti ini sudah mulai ditinggalkan.

Karena itu, jika masih juga ditemukan tindakan-tindakan represif di negara kita. Itu bermakna, negeri ini sudah ketinggalan dan tidak mampu mengikuti trend zaman. Pola-pola semacam ini (melakukan tindakan represif), dulu pernah sangat dominan di era pemerintahan Orde Baru. Lihatlah misalnya Korea Utara yang selama ini mengekang kebebasan berpendapat warganya, negeri itu terkesan terisolasi dari perkembangan zaman dan warganya sama sekali tidak berani menyatakan pendapat apa pun terhadap pemimpinnya. Indonesia tentunya sudah jauh lebih maju (dari segi demokratisasi) dibanding Korea Utara. Pasca munculnya gerakan reformasi 1998 ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru, kita sudah memasuki era kebebasan berdemokrasi yang lebih baik. Diharapkan, demokratisasi yang sudah berjalan dengan baik itu, tidak tercederai dengan maraknya tindakan represif dan premanisme. Sebab, jika tindakan represif dibiarkan merajalela, berarti kita telah ketinggalan zaman dan kembali ke masa lalu.(**)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
Info Pemasangan Iklan Online

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com