Log in

THR, Wajib dan Harus Dibayar !


Kebijakan memberikan keringanan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang direstui pemerintah tidak boleh disepelekan dan atau diabaikan oleh pihak perusahaan yang mempekerjakan para pegawainya.

"Di rapat bersama, Menaker menyebutkan pemberian THR adalah wajib, tidak ada pengecualian. Persoalan pandemik Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membayar THR,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Saleh Partaonan Daulay menyebutkan, dalam dialog dengan pegawai, disepakati mekanisme pembayaran THR secara menyicil. Langkah audit kepada keuangan perusahaan juga diinstruksikan Menaker untuk mengetahui kondisi keuangannya secara baik.

Pernyataan yang disampaikan politisi PAN di atas benar adanya. Bahwa pihak perusahaan memang berkewajiban memberikan hak karyawan berupa tunjangan hari raya. Dengan kata lain, tidak ada alasan apa pun yang bisa ditolerir, sehingga perusahaan tidak membayar THR.

Tentu lebih ironis dan memprihatinkan sekali, jika pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan karyawan, sama sekali tidak dibarengi dengan adanya pemberian tunjangan hari raya dan pesangon yang memadai sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku di negeri kita.

Tidak terbantahkan lagi, bahwa serangan pandemi Covid-19 memang telah meluluhlantakkan dunia usaha dan perekonomian di negara, termasuk meruginya sejumlah perusahaan. Namun sebagaimana yang dikemukakan Daulay di atas, sebelum Corona datang, pihak pengusaha telah menangguk keuntungan yang lumayan besar.

Dengan kata lain wabah pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan sebagai dalih dan pembenaran, untuk tidak membayar hak-hak karyawan (pesangon dan THR). Apa pun kondisinya, pihak perusahaan berkewajiban membayarkan THR tersebut, karena para karyawan sudah bekerja penuh menjelang lebaran tiba atau sebelum virus corona datang.

Di sisi lain kita juga menemukan sejumlah fenomena, bahwa terjangan pandemi Covid-19 ini kemudian dijadikan sebagai tameng dan justifikasi untuk merumahkan atau melakukan PHK terhadap karyawan. Datangnya virus corona terkesan dijadikan momentum untuk melakukan langkah-langkah efisiensi yang memicu meningkatnya angka pengangguran.

Dalam hal inilah dibutuhkan peran dan intervensi pemerintah untuk memproteksi para tenaga kerja sekaligus melakukan pressure terhadap pengusaha, supaya bisa membayarkan THR tepat waktu dan semaksimal mungkin berupaya mencegah terjadinya PHK.

Namun apa hendak dikata, side effect negative serangan pandemi Covid-19 ini ternyata tidak bisa dibendung, yang berujung kepada maraknya PHK alias meningkatnya angka pengangguran di negara kita. Terkait dengan situasi memprihatinkan ini, belum terlihat kebijakan dan upaya riil pemerintah untuk mengatasinya. Sungguh ironis... (**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C