Log in

Status Tersangka Jangan Diobral


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015. Para anggota DPRD Kota Malang itu diduga menerima hadiah atau janji serta gratifikasi dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton. "Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 22 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9).

Basaria menuturkan, berdasarkan fakta persidangan, ke-22 anggota DPRD Kota Malang itu diduga menerima masing-masing Rp12,5 juta sampai Rp50 juta dari Anton selaku wali kota Malang periode 2013-2018. Uang tersebut diberikan terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Kota Malang. Kita sama sekali tidak berkepentingan terhadap penetapan status tersangka ke-22 anggota DPRD Malang tersebut. Namun, cukup menarik juga untuk dicermati, apakah institusi pemberantasan korupsi segagah KPK, masih juga tertarik pada kasus-kasus korupsi yang bisa disebut sebagai kelas teri.

Penerimaan suap hanya sebesar Rp12,5 juta hingga Rp50 juta, sepertinya kurang tepat menjadi sasaran tembak KPK. Mungkin lebih cocok jika kasus itu ditangani pihak Kejaksaan, Satgas Antikorupsi, atau institusi penegakan hukum lainnya di negeri ini. Dengan kata lain, kita hanya ingin menekankan, bahwa KPK sebaiknya tidak sampai dikesankan mengobral dalam penetapan status tersangka kepada pejabat, politisi dan pihak-pihak lainnya, yang ditengarai melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi memperkaya diri dan merugikan negara.

Munculnya kesan, obral tersangka itu agaknya bisa dilihat dari gencarnya pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK belakangan ini. Namun, banyak yang melontarkan kritikan, karena OTT tersebut acapkali tidak menyita bukti kerugian negara yang signifikan. Tak cuma dalam hal penetapan ke-22 anggota DPRD Kota Malang itu yang layak dicermati, ramainya anggota/mantan anggota DPRD Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan suap dari mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, hingga kini juga tetap layak dipertanyakan.

Pasalnya, sudah puluhan anggota/ mantan anggota DPRD Sumut yang berstatus tersangka dan ditahan, namun anehnya pihak eksekutif di jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di masa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho, hingga kini tak satupun ditetapkan menjadi tersangka. Dalam konteks ini, kita hanya ingin mengimbau KPK supaya bisa lebih adil dalam melakukan penegakan hukum serta lebih hati-hati, serta tidak sampai dikesankan melakukan tebang pilih. Dan, yang lebih penting lagi, jangan sampai dianggap terlalu obral dalam menetapkan status tersangka. Lias ate...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 100%

Wind: 8.05 km/h

  • 16 Nov 2018 29°C 22°C
  • 17 Nov 2018 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px