Log in

Soal e-KTP, KPK Harus Lugas dan Tuntas


Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan, dugaan keterlibatan politisi dan nama besar lainnya dalam kasus proyek pengadaan KTP-El bukan berarti harus langsung ditetapkan tersangka. Alasannya, KPK saat ini masih mempelajari kelengkapan alat bukti untuk mereka yang terlibat. "Orang yang terlibat itu nanti akan ada seperti haji lah, kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Kita lihat mana yang paling lengkap buktinya,"kata Laode di kantor KPK, Jakarta, Jumat (17/3). Laode menjelaskan, fakta-fakta di persidangan kasus KTP-El menjadi penting sebelum membuka penyidikan baru untuk sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

Ketika pihak KPK sudah menyatakan, bahwa bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, tentu kita berkewajiban meyakini kesahihan pernyataan itu. Itu bermakna, sejumlah nama besar yang disebut-sebut kecipratan dana tersebut, kemungkinan sulit menghindar dari jeratan. Nah, terkait dengan pernyataan Laode M Syarif di atas, kita berharap pihak KPK bisa bertindak lebih cepat, lugas dan tuntas, agar jangan sampai menimbulkan kegalauan bagi pihak-pihak yang sudah telanjur disebut-sebut namanya dalam berbagai pemberitaan belakangan ini. Sebab, betapa pun penyebutan nama-nama tersebut, sudah pasti akan memunculkan perasaan was-was dan khawatir, tidak saja bagi orang yang namanya disebut ikut menerima, melainkan juga bagi para anak-istri, kerabat dan keluarga lainnya.

Dalam konteks ini, kita sedikit kurang sependapat dengan sistem yang akan diterapkan pihak KPK sebagaimana dikemukakan Laode di atas, yakni melakukan sistem waiting list seperti halnya menunggu keberangkatan haji. Pasalnya, penerapan pola seperti ini potensial akan memunculkan pertanyaan dan kecurigaan bagi khalayak, seputar siapa saja yang layak dimasukkan ke dalam kloter pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selain itu, di masa penantian (kemungkinan menjadi tersangka) itu, akan menjadi saat paling menegangkan sekaligus menyisakan trauma bagi para calon tersangka dan keluarganya.

Fenomena seperti ini misalnya sudah terjadi saat penanganan kasus korupsi suap interpelasi melibatkan Gatot Pujo Nugroho dan sejumlah anggota DPRD Sumut. Kendati sudah sampai pada kloter ketiga, sejumlah anggota DPRD Sumut tetap saja dilanda kekhawatiran, bakal ada kloter empat, bahkan lima. Karena itu, sekali kita berharap, kiranya jika benar pihak KPK serius 'membabat' habis pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi e-KTP tersebut, sebaiknya dilakukan dengan cara yang lugas dan tuntas, serta tidak perlu dengan sistem antrean yang berkepanjangan. Sebab, tidak tertutup pula kemungkinan, dengan menunda-nunda penetapan tersangka baru, utamanya berkaitan dengan nama-nama besar itu, dikhawatirkan akan 'masuk angin' dan urung dilakukan, karena adanya pressure politik dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk menekan KPK. Hmmm....(**) 

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

30°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 68%

Wind: 11.27 km/h

  • 22 Aug 2017 31°C 23°C
  • 23 Aug 2017 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px