Log in

Sistem Menumbuhsuburkan Koruptor ?


Hasil pengembangan kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan, mantan Menteri Sosial Idrus Marham diduga mengetahui dugaan suap yang diterima politikus Eni Maulani Saragih dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. “IM (Idrus Marham) juga diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah EMS (Eni Maulani Saragih) sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan JBK (Johannes Budi Sutrisno Kotjo),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di Jakarta, Jumat malam.

Dia menjelaskan, uang tersebut dijanjikan Johannes kepada Idrus jika PPA (purchase power agreement) atau kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Johannes. Kendati demikian, KPK menduga Idrus belum menerima uang tersebut dari Johannes. Pengungkapan keterlibatan seorang pejabat atau kepala daerah terlibat kasus suap atau korupsi di era kekuasaan KPK saat ini, bukan lagi berita mengejutkan. Sebab, penangkapan kepala daerah dan pejabat terlibat korupsi ini sudah menjadi sebuah tradisi yang dianggap sebagai lumrah belaka.

Lagi pula tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPK sepertinya sudah lebih dominan pada upaya melakukan penindakan dan tidak maksimal melakukan upaya pencegahan. Karena itu selama KPK masih berdiri kokoh, selama itu pula praktik korupsi akan berjalan terus. Sejauh ini kita juga belum bisa memberikan penilaian, apakah KPK berhasil dalam menjalankan mission sacred (tugas sucinya) dalam memberantas korupsi atau tidak. Pasalnya, di saat KPK semakin berkibar dan dianggap sukses, justru perilaku korup tidak semakin berkurang, malah cenderung semakin meningkat.

Terkait dengan banyaknya pejabat dan kepala daerah tersandung korupsi, melahirkan pertanyaan, apakah para pejabat itu benar-benar sedemikian bobroknya, sehingga harus tetap terlibat dalam praktik suap dan korupsi ? atau mungkinkah hal itu lebih disebabkan tuntutan situasi di sekitarnya yang membuat mereka harus mencari penghasilan tambahan (di luar gaji) demi memenuhi permintaan pihak lain. Pihak lain dimaksud di sini bisa jadi merupakan orang-orang atau kelompok yang sebelumnya ikut berperan memperjuangkan keberhasilan yang bersangkutan menjadi pejabat. Sebagaimana diketahui, keberhasilan pejabat berasal dari parpol kerap membuatnya menjadi semacam donatur bagi partai dan orang-orang yang ada di dalamnya.

Keterlibatan banyak pihak dimaksud di sini, bisa berupa orang per orang, dan sudah barang tentu kalangan berasal dari partai yang dianggap berjasa melambungkan namanya menjadi pejabat. Mereka yang telah berjasa ini lazimnya senantiasa menuntut 'balas jasa' dari pejabat tersebut, yang membuatnya harus memutar otak demi memenuhi keinginan mereka. Agaknya fenomena itulah sebagai salah satu side effect negative dari pemilihan pejabat dari partai politik. Sebab, pada akhirnya mereka seolah dibebani kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada partainya, yang kerap membuatnya keliru dalam melangkah alias terjebak kasus korupsi. Nah, selama sistem yang karut marut ini tak kunjung diperbaiki, agaknya selama itu pula praktik korupsi tetap akan tumbuh subur.(**)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 90%

Wind: 11.27 km/h

  • 21 Sep 2018 30°C 22°C
  • 22 Sep 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px