Log in

Pro Kontra Larangan Eks Koruptor Nyaleg


Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait polemik pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pencalonan yang mengatur larangan eks koruptor daftar jadi calon legislatif pada Pileg 2019. Adapun Kementerian Hukum dan HAM bersikukuh enggan mengundangkan PKPU tersebut menjadi peraturan perundang-undangan. "Saya belum tahu alasannya pak Menteri (Hukum dan HAM). Tapi nanti saya akan cek," ujar Kalla di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6). Menurut Kalla, KPU punya kewenangan penuh dalam membuat aturan penyelenggaraan Pemilu. Karenanya dia meminta Kemenkumham menghargai wewenang tersebut.

Dalam hal Pemilu, tentu yang punya kewenanangan untuk mengatur hal-hal yang perlu diatur adalah KPU. Hargai tugas masing-masing. Apalagi, kata Kalla, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh setiap orang yang keberatan dengan PKPU tersebut jika sudah diundangkan. Pro kontra seputar boleh tidaknya eks koruptor mendaftar menjadi calon legislatif pada Pileg 2019 memang menarik untuk disimak. Sebab, pro kontra itu justru melibatkan kalangan pemerintahan sendiri, yang cilakanya berbeda pendapat menyikapi PKPU tersebut. Perbedaan pendapat tidak cuma melibatkan antara Menkumham dengan Wapres, tetapi juga Presiden Joko Widodo.  Menurut Presiden Joko Widodo, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum melarang mantan napi korupsi untuk menjadi caleg dalam Pemilu 2019.

"Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik,"kata Jokowi. Disebutkan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi. Namun, Jokowi menyarankan agar KPU melakukan telaah lagi. "Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda 'mantan koruptor,"katanya. Nah, terkait dengan mencuatnya pro kontra seputar larangan eks koruptor nyaleg ini, satu hal yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah munculnya perbedaan sikap di kalangan petinggi pemerintah. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Sebab, akan menimbulkan kebingungan dan pertanyaan di benak rakyat.

Seharusnya yang namanya pemerintah, apalagi antar presiden dengan wakil presiden, tidak boleh terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi sesuatu. Kalaupun terdapat perbedaan, seharusnya tidak dipertontonkan kepada khalayak, rakyat Indonesia. Sementara itu, terkait dengan rencana KPU mengatur pelarangan eks koruptor menjadi calon legislatif, sejatinya apa yang digagas pihak KPU itu sudah cukup baik dan sejalan dengan semangat kita, yang selama ini gencar menyuarakan keinginan untuk memberantas perilaku korup. Salah satu strategi pemberantasan dan pencegahan maraknya korupsi itu sendiri adalah melahirkan efek jera. Dalam hal ini larangan nyaleg bagi koruptor bisa disebut sebagai bahagian dari upaya menimbulkan efek jera. Dengan begitu, generasi muda bangsa kita akan dapat memetik pelajaran berharga, sehingga tidak berani melakukan perbuatan korup.(**)

27°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 85%

Wind: 9.66 km/h

  • 12 Dec 2018 28°C 22°C
  • 13 Dec 2018 27°C 23°C

Banner 468 x 60 px