Logo
Print this page

Pilpres dan Politik Dua Kaki


Sejumlah elite politik pengurus Partai Demokrat di daerah diberi perlakuan khusus untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Meski demikian, Demokrat membantah 'main dua kaki' pada Pilpres mendatang.

"Partai Demokrat memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandiaga. Kalau namanya pengkhianatan (dua kaki) dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo, kita nggak dukung dia, itu baru penghianatan. Kita kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg, jadi fleksible movement," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, Ahad (9/9).

Seperti diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Demokrat Papua memberikan dukungan kepada Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Padahal, Demokrat sendiri memutuskan memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi.

Alasan yang disampaikan Andi Arif menyikapi membelotnya kader Partai Demokrat mendukung capres yang bukan didukung partainya, jelas tidak dapat diterima. Seharusnya sejalan dengan kebijakan pimpinan partai di pusat, maka semua pimpinan partai di tingkat bawah berkewajiban untuk mengikutinya.

Apabila terdapat kader, apalagi berstatus sebagai pimpinan partai di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, seharusnya sesuai dengan fatsun yang berlaku di internal partai, mereka yang tidak mematuhi kebijakan pimpinan partai, segera dikenai sanksi yang tegas.

Namun, realitas politik yang hampir selalu terjadi di negara kita di setiap perhelatan Pilpres, memang hampir selalu terdapat kebijakan parpol yang sengaja bermain di dua kaki. Dengan kata lain, pimpinan parpol sendiri seolah-olah membiarkan saja, para kadernya yang terlibat politik di dua kaki tersebut.

Kecenderungan seperti ini tidak hanya terjadi di internal Partai Demokrat. Bahkan, yang paling sering terjadi justru di internal partai besar seperti Partai Golongan Karya. Pada Pilpres 2014 lalu misalnya, Partai Golkar secara resmi menyatakan dukungan ke pasangan Prabowo-Hatta.

Tetapi, pada praktik di lapangan, banyak kader partai berlambang beringin ini yang bekerja untuk kepentingan (pemenangan) pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Penyebabnya, tiada lain karena Jusuf Kalla sendiri memiliki banyak loyalis di Partai Golkar tersebut.

Potensi Partai Golkar akan menerapkan politik dua kali, juga sangat mungkin akan terjadi pada Pilpres 2019 nanti. Terbukti, sejumlah elite partai penguasa di masa kejayaan rezim Orde Baru ini sudah mulai terlihat kasak-kusuk dan merapat ke kubu Prabowo-Sandi.

Bagi petinggi Partai Golkar sendiri, diyakini manuver-manuver elite partai yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi itu tidak akan disikapi secara tegas dan hanya sekadar diingatkan tanpa disertai tindakan. Pasalnya, tak cuma Golkar, partai-partai lainnya juga harus bisa bersikap fleksibel dalam menghadapi Pilpres kali ini.

Sebab, bagi para petinggi partai, yang lebih penting bagi mereka, partainya tetap eksis di Senayan dan kalau bisa, ikut pula berkiprah di pemerintahan. Karenanya, politik dua kaki akan dianggap sebagai hal yang lumrah belaka. Hmmm....(**)             

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
Info Pemasangan Iklan Online

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com