Log in
Selamat dan Sukses dari BAPPEDA

Pilkada dan Politik Dinasti


Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, pekan ini menyoroti adanya sosok yang sibuk membangun politik dinasti dengan mendorong keluarganya maju dan bersaing di kancah Pilkada 2020. Hal itu diungkapkan saat berpidato di acara pengumuman calon kepala daerah gelombang pertama yang diusung PDIP di gelaran Pilkada 2020.

Padahal, kata Megawati, dorongan itu seakan-akan keterpaksaan saja lantaran masih banyak calon lain yang lebih pantas diusung untuk pertarungan tersebut. "Kalau kalian punya anak, anaknya itu enggak bisa. Jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iya lah, ngapain sih, kayak enggak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga, gimana ya? Kalau enggak anakne, kalau enggak istrine, kalau enggak ponakane,"kata Mega.

Pernyataan yang disampaikan Megawati ini bisa disebut cukup mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, siapa yang hendak disasar yang bersangkutan. Pasalnya, Mega sendiri sebenarnya tidaklah terbebas dari politik dinasti, sebab putrinya sendiri Puan Maharani selain kini menjadi Ketua DPR, juga pernah menjadi menteri.

Status menteri yang diperoleh Puan tentunya tidaklah murni karena kapasitasnya, melainkan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai putri orang nomor satu di PDI Perjuangan tersebut. Selain itu, keponakan Megawati yaitu Puti Guntur Soekarnoputri juga pernah mengikuti Pilkada Jawa Timur sebagai calon wakil gubernur mendampingi Syaifullah Yusuf.

Karena itu agak mengherankan dan cukup mengejutkan, bila Megawati berbicara sangat lantang menyoroti pihak-pihak yang dinilainya tengah membangun dinasti politik. Sebab, dinasti Soekarno sendiri juga sangat kokoh di jagad politik tanah air, di antaranya Mbak Mega sendiri bersama suami alm Taufik Kiemas, Puan Maharani, lalu ada Rahmawati, Guruh dan Puti Guntur Soekarnoputri.

Sejatinya jika berbicara seputar politik dinasti di negara kita, mau tidak mau, suka atau tidak, sikap yang diperlihatkan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh patut dijadikan rujukan. Surya terlihat tidak pernah memaksakan putranya Prananda Paloh untuk menduduki jabatan tertentu atau mengikuti Pilkada. Padahal jika Surya mau, peluang ke arah itu sangat memungkinkan bisa diraih.

Sebagai pendiri dan 'penguasa' Partai NasDem, tentunya Surya Paloh memiliki wewenang dan atau bisa saja memaksakan putranya yang sudah memiliki jam terbang dua periode sebagai anggota DPR-RI itu untuk duduk sebagai menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf atau tampil sebagai kandidat kepala daerah di sebuah Pilkada, sebagai dilakukan Gibran, putra Jokowi, yang akan mengikuti Pilkada di Solo. Namun, Surya memilih tidak melakukan hal itu karena merasa putranya masih cukup muda dan belum saatnya menjadi menteri dan bersaing di arena Pilkada.

Hal berbeda dilakoni mantan Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang kelihatannya memang sangat menginginkan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono bisa mengikuti jejak kesuksesannya. Bahkan demi mengejar peluang itu misalnya, karier cemerlang AHY di militer pun terpaksa dikorbankan, demi bisa mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2018 lalu.

Kegagalan di Pilkada DKI Jakarta ini tidak menyurutkan langkah SBY dan Demokrat, sebab AHY kini telah dipersiapkan untuk menjadi salah satu kandidat pada Pilpres 2024 mendatang. Sebenarnya keinginan SBY ini sah-sah saja. Kalaupun dia bermaksud memersiapkan dinasti politiknya, hal itu merupakan sesuatu yang wajar belaka.

Dengan kata lain, kita hendak menekankan di sini, upaya membangun politik dinasti sebenarnya tidak perlu terlalu dipersoalkan. Sebab, hal serupa juga terjadi di hampir semua negara di dunia ini. Namun, yang harus diingatkan adalah, keinginan membangun dinasti itu hendaknya disertai dengan adanya kompetensi. Artinya, jangan sampai orang yang masih bau kencur dan tidak memiliki kemampuan pun dipaksakan ikut Pilkada. Begitulah...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C