Logo
Print this page

Pemilu dan Netralitas Kepala Daerah


Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 sudah di depan mata. Gubsu Edy Rahmayadi mengharapkan agar semua pihak terutama bupati/wali kota dapat mengisi keterbatasan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Bupati/wali kota di daerah, isi semua kekurangan ini dengan tidak ada kepentingan perorangan maupun kelompok. Lakukan ini untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan aturan, khususnya untuk masyarakat Sumatera Utara,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu 2019, di Aula Raja Inal Kantor Gubsu, Jumat (15/2).

Rapat itu diikuti unsur Forkopimda Provsu, Komisioner KPU Sumut, Komisioner Bawaslu Sumut, bupati/wali kota se-Sumut, serta Kapolres dan Dandim se-Sumut. Edy Rahmayadi dalam pertemuan itu juga mengingatkan agar bupati/wali kota bersikap netral pada pelaksanaan pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung. “Tolong hentikan kebohongan, rekayasa yang dibuat selama ini. Mari kita tegakkan kejujuran di republik kita ini. Bebaskan rakyat dalam pesta demokrasi ini. Sehingga kemakmuran kita dapatkan,”imbaunya.

Imbauan yang disampaikan Gubsu di atas kelihatannya sangat sukar untuk dilaksanakan saat ini. Sebab, faktanya sejumlah kepala daerah di Tanah Air, termasuk di Sumatera Utara sudah memperlihatkan ketidaknetralannya, baik secara terang-terangan maupun dengan diam-diam.

Lebih ironisnya lagi, Mendagri Tjahjo Kumolo justru menyatakan kepala daerah boleh mendukung capres pilihannya asalkan sesuai dengan aturan. "ASN harus netral, sama dengan TNI, sama dengan Polri. Setiap kepala daerah boleh mengajukan kampanye asal ikuti semua peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu sebagaimana UU yang ada,"katanya.

Kendati Mendagri menyatakan kepala daerah boleh mendukung capres pilihannya. Namun, sebagai bahagian dari masyarakat Sumatera Utara, kita lebih sependapat dan mendukung sepenuhnya sikap tegas dan imbauan yang disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi, yang menginginkan kepala daerah bersikap netral. 

Pasalnya, jika kepala daerah diberikan kebebasan untuk menyatakan dukungan terhadap capres, maka hal itu potensial menimbulkan permasalahan terkait dengan abuse of power. Misalnya penggunaan fasilitas negara dan pemanfaatan pengaruh untuk melakukan mobilisasi massa.

Karena itu, apa yang disampaikan Gubsu soal perlunya memberikan kebebasan bagi rakyat untuk rakyat dalam pesta demokrasi, patut dipertimbangkan bersama oleh seluruh kepala daerah, tidak saja di Sumatera Utara, melainkan juga di seluruh Indonesia.

Dengan kata lain kita sependapat dengan Gubsu, bahwa segenap rakyat Indonesia perlu diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menyalurkan aspirasi dan pilihannya. Artinya tidak boleh terjadi pressure kepada rakyat dan mobilisasi ASN, sebagai konsekuensi dari tidak netralnya kepala daerah tersebut. Pelaksanaan Pemilu kali ini hendaknya bisa berlangsung damai dan tidak memicu terjadinya kegaduhan.(**)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com