Log in

Pemerintah Jangan Persulit Rakyat


Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan, berlakunya aturan baru dalam pembuatan paspor merupakan upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberikan syarat bagi pemohon paspor. Pemohon harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal sebesar Rp25 juta. "Ketentuan tersebut bukan mendiskriminasi justru melindungi masyarat. Gunanya untuk pastikan orang yang ingin buat paspor motifnya asli," kata Agung saat dihubungi, Sabtu (18/3).

Pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham boleh saja berdalih, bahwa ketentuan itu untuk melindungi masyarakat. Namun, kenyataannya aturan baru jelas akan mempersulit masyarakat. Jika benar aturan baru itu diberlakukan dalam pengurusan paspor, sudah pasti akan sangat banyak rakyat Indonesia, akan menemui kendala alias tidak akan lolos dalam administrasi pengurusan paspor. Pemerintah menyebut, aturan baru itu antara lain dimaksudkan untuk melakukan pencegahan tenaga kerja Indonesia non-prosedural yang selama ini banyak lolos bekerja ke luar negeri dan berujung pada munculnya berbagai permasalahan. Kalau ini tujuannya, tetap saja keharusan untuk memiliki deposit minimal Rp25 juta, supaya bisa mengurus paspor, tidak tepat.

Rencana penerapan aturan ini yang disebut sudah berlaku sejak 1 Maret 2017, masih mengundang ragam pertanyaan dan kebingungan di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan tidak adanya sosialisasi yang maksimal dilakukan pihak Kemenkumham dan Imigrasi kepada masyarakat. Namun, apa pun yang melatari diterapkannya aturan baru tersebut, jelas akan menimbulkan persoalan dan keprihatinan baru di tengah masyarakat. Sebab, masih sangat banyak rakyat Indonesia yang sama sekali tidak memiliki tabungan Rp25 juta, bahkan di bawah angka itu pun banyak yang tidak memilikinya.

Nah, pertanyaannya, bagi rakyat yang hanya memiliki tabungan dana memadai, lantas tidak berhak bepergian ke luar negeri. Lalu, bagaimana dengan seseorang yang kebetulan mendapat hadiah untuk berangkat umrah atau karyawan swasta yang berpenghasilan pas-pasan diberikan atasannya reward 'jalan-jalan' ke luar negeri. Apakah mereka ini juga tidak berhak ke luar negeri, hanya karena tidak punya deposit Rp25 juta.

Dalam hal inilah, acapkali pemerintah telah bersikap terburu-buru dalam memutuskan sesuatu (aturan), sebagaimana penerapan tax amnesty yang hingga kini masih menimbulkan kebingungan bagi sebahagian rakyat, yang merasa dirinya tiba-tiba menjadi incaran petugas pajak, padahal hanya berpenghasilan pas-pasan. Terkait dengan itu, kita hanya bisa mengimbau pihak pemerintah, kiranya dalam mengeluarkan sebuah kebijakan, hendaknya tidak sampai membebani dan mempersulit rakyat. Sudahlah belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah mempersulit pula. Nasib....nasib...(**)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

22°C

Medan, Sumatera Utara

Mostly Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 6.44 km/h

  • 20 Sep 2017 30°C 22°C
  • 21 Sep 2017 29°C 23°C

Banner 468 x 60 px