Log in

Pembubaran Ormas Harus Sesuai Aturan


Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat (PAN), Eddy Soeparno mengatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Apalagi jika pembubaran didasarkan atas penilaian sepihak, bahwa organisasi tersebut bertentangan dan Pancasila dan tidak berperan positif bagi negara. Karena itu, pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pertimbangan pembubaran organisasi tersebut. Pembubaran ormas yang menyimpang dari amanat undang-undang justru tidak menyelesaikan masalah, namun berpotensi melahirkan polemik dan masalah baru. Eddy mengungkapkan, UU ormas telah mengatur tata acara pembubaran ormas, sehingga tata laksana pembukaan bahkan pembubaran organisasi kemasyarakatan sudah diatur secara jelas dan rinci."Untuk membubarkan ormas, pemerintah harus bertindak sesuai dengan aturan, yakni melalui proses pemanggilan, melayangkan surat peringatan, dan melakukan dialog," katanya, kemarin.

Jika terbukti bertentangan dengan Pancasila, pemerintah memang sudah sepatutnya membubarkan ormas, tidak saja HTI, melainkan juga ormas-ormas lainnya. Namun, sebagaimana diingatkan Eddy Soeparno di atas, pembubaran ormas haruslah tetap sesuai dengan aturan. Dengan kata lain, kita tidak menginginkan dalam upaya menegakkan aturan, pemerintah kemudian dituding telah melanggar aturan. Karena itu, langkah yang ditempuh pemerintah melakukan pembubaran HTI melalui jalur pengadilan, sudah tepat. Dalam hal ini, pihak HTI pun layak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, terkait dengan kesimpulan yang telah dialamatkan kepadanya sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Jika terbukti melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka HTI harus rela dibubarkan.

Terkait dengan pembubaran HTI ini, kita sama sekali tidak bermaksud melakukan pembelaan. Namun, kita juga merasa perlu mengimbau pemerintah supaya lebih arif dan bijaksana saat hendak memutuskan membubarkan organisasi kemasyarakatan di negeri ini. Sebab, negeri bernama Indonesia ini juga menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28. Mengacu pada amanat Undang Undang itu, negara menjamin kebebasan bagi rakyatnya untuk berserikat dan berkumpul. Dalam konteks keinginan membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila itu, sekali lagi kita berharap kiranya pemerintah melakukannya mengacu pada aturan yang berlaku. Misalnya, terlebih dahulu melakukan langkah-langkah persuasif kepada ormas yang hendak dibubarkan itu.

Patut diingat, orang-orang yang tergabung di dalam wadah HTI dan ormas lain yang menyusul dibubarkan, juga bahagian dari rakyat Indonesia yang perlu diayomi dan dibina. Kalau memang mereka telah 'tersesat' jalan, menjadi kewajiban pemerintah untuk membawanya kembali ke 'jalan yang benar'. Membubarkan ormas merupakan kewenangan pemerintah. Tetapi, kewenangan itu hendaknya digunakan dengan penuh kehati-hatian dan lebih mengedepankan prinsip bertindak demi kebaikan bersama. Jangan sampai pembubaran ormas dinilai sebagai tindakan set-back dan tak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi.(**)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 100%

Wind: 6.44 km/h

  • 24 Jun 2017 30°C 22°C
  • 25 Jun 2017 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px