Log in

Pelaksanaan Pilkada Banyak Mudharat


Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, dalam acara 'KPK Mendengar' DPR membicarakan strategi pencegahan terhadap korupsi yang masif, terutama yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung. Bambang mengatakan, dia mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa sistem ini justru lebih membawa mudharat ketimbang manfaat, khususnya memperbesar korupsi di daerah. "Kami memberikan masukan (ke KPK) berdasarkan masukan dari masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, karena makin memperbesar korupsi di daerah-daerah,"kata Bambang, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Bambang, sistem pilkada langsung semakin memperbesar korupsi karena calon yang maju dinilai membutuhkan biaya tinggi. "Karena untuk maju sebagai kepala daerah itu sangat dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, dan akhirnya ujung-ujungnya korupsi,"ujar Bambang. Pernyataan yang disampaikan Bambang Soesatyo tersebut tidaklah berlebihan. Tidak terbantahkan lagi, pelaksanaan Pilkada selama ini memang menyisakan sejumlah persoalan krusial, yang tidak saja potensial melahirkan calon koruptor baru, melainkan juga tahapannya telah melahirkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat.

Mereka yang terlibat langsung sebagai pasangan calon dalam Pilkada, tentunya sudah merasakan sendiri, betapa berat dan besar biaya yang ditanggung saat mengikuti Pilkada. Para kandidat tidak hanya harus memikirkan biaya kampanye untuk memastikan kemenangan bisa diraih, melainkan sejak awal pencalonan demi mendapatkan dukungan partai politik, sudah harus merogoh kocek dalam-dalam. Pada pemilihan kepala daerah tingkat I misalnya (gubernur), tak cukup kalau hanya berbekal 10 hingga 20 miliaran saja. Diperlukan 50 hingga ratusan miliar supaya bisa menutupi kebutuhan dalam pembiayaan rupa-rupa kegiatan yang dilakoni partai pendukung, relawan serta tim pendukung lainnya. Dipastikan dana yang telah digelontorkan akan menguap begitu saja, jika kemenangan gagal didapatkan.

Sedangkan, mereka yang sukses meraih kemenangan, sebagaimana sudah sering disebut, akan berupaya untuk mengembalikan dana yang telah digelontorkan selama mengikuti tahapan Pilkada berlangsung, yang jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan miliar. Dana dimaksud memang seringkali tidak semuanya berasal dari kocek pasangan calon, melainkan banyak juga berasal dari sumbangan kalangan pengusaha dan pihak lainnya. Mereka yang memberikan sumbangan, bisa dipastikan juga akan mengharapkan 'balasan' atas jasa-jasanya. Alhasil, akan muncul pihak-pihak yang merasa berhak 'menyandera' kepala daerah terpilih, sehingga merasa layak diberikan proyek atau setidaknya dilibatkan cawe-cawe dalam menentukan 'kabinet' di jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota.

Sedangkan, dalam konteks hubungan antarmasyarakat, juga kerap terjadi persinggungan atau konflik horizontal yang berujung pada terjadinya disharmoni, karena adanya perbedaan dukungan yang tak jarang sangat militan terhadap bakal kepala daerah. Karena itu, memang sangat layak dikaji alternatif solusi mengganti sistem pemilihan kepala daerah bersifat langsung, yang cenderung cukup banyak mudharatnya itu. Monggo...(**)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 24 Sep 2018 30°C 23°C
  • 25 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px