Log in

Pejabat Jangan Membebani Rakyat


Politisi Partai NasDem Syamsul Luthfi menilai, pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi yang menyebut agama musuh besar Pancasila, merupakan pernyataan yang sangat ngawur. Sebab, kata Anggota Komisi II DPR RI ini, agama apa pun tidak mungkin menjadi musuh Pancasila.

Oleh karena itu, kakak kandung Tuan Guru Bajang (TGB) ini meminta Kepala BPIP Yudian agar menarik kembali pernyataannya bahwa agama merupakan musuh Pancasila. “Ini statement yang sangat ngawur. Agama apapun tidak pernah menjadi musuh Pancasila, apalagi Islam,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin, menanggapi pernyataan Yudian yang dimuat sebuah media online tersebut dikutip dari Antara semalam.

Politisi kelahiran Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), 30 Januari 1971 ini menegaskan bahwa semua tokoh agama di Indonesia ikut berjuang dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semua kepercayaan pun, katanya, menjadi pondasi lahirnya negara berikut ideologinya.

Penegasan yang disampaikan politisi NasDem di atas benar adanya, bahwa pernyataan Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi yang menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila, merupakan sesuatu yang menimbulkan kecemasan di tengah rakyat Indonesia. Pernyataan ini selain ngawur, juga sangat bertentangan dengan logika akal sehat manusia Indonesia.

Pernyataan kontroversial Kepala BPIP yang notabene baru dilantik ini, seperti diduga sebelumnya menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Bahkan para petinggi republik inipun ikut dibuat repot. Para pejabat di Istana terpaksa turun tangan dan membela pernyataan Prof Yudian Wahyudi itu. Sementara, Wapres KH Ma'ruf Amin merasa perlu mengimbau yang bersangkutan supaya melakukan klarifikasi atas pernyataannya itu.

Pada akhirnya keberadaan Kepala BPIP sebagai pejabat pemerintah, justru menjadi beban bagi rakyat. Sebab, dengan adanya pernyataannya yang sangat kontroversial tersebut, sesama rakyat kemudian disibukkan dengan silang pendapat, antara keharusan untuk 'membela' Kepala BPIP dengan rakyat yang keberatan dengan pernyataan yang ngawur tersebut.

Seperti diketahui keberadaan Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Yudi Latief yang menjabat sebagai ketua, bersama sembilan dewan pengarah lainnya yang sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juni 2017 di Istana Merdeka, dengan adanya revitalisasi tersebut rencananya mereka dilantik kembali pada 22 Maret 2018. Namun pada perkembangannya, Yudi Latif mundur dari jabatannya. Yudian Wahyudi kemudian dilantik menggantikan Yudi pada 5 Februari 2020.

Sejatinya, Pancasila sudah sangat dipahami oleh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, kerukunan antarumat beragama sudah sangat lama terejawantah dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Karena itu, keberadaan BPIP itu sendiri sesungguhnya tidak terlalu jelas manfaatnya dalam hal pemantapan pemahaman dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan rakyat Indonesia. Atas dasar itu, kita berharap kalau tidak mampu menjalankan tupoksinya, seharusnya para pejabat seperti Kepala BPIP itu, sebaiknya segera mundur ketimbang membebani kehidupan rakyat.(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px