Log in

Pasal Penghinaan Kemunduran Demokrasi


Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai masih adanya pasal mengenai penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan bentuk kemunduran demokrasi sehingga harus ditarik. "Kalau pasal itu masih ada, sesungguhnya kemunduran yang luar biasa dan harus dihentikan," kata Fahri di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan, pasal penghinaan Presiden dan Wapres itu merupakan peninggalan Belanda yang ditujukan untuk penghina kepada pemimpin kolonial, seperti Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal. Fahri mengatakan pasal itu digunakan bukan di Belanda, namun di negara-negara jajahan untuk melindungi kekuasaan dari rakyat yang terjajah.

"Jadi sungguh ini kemunduran yang luar biasa, karena itu harus dihentikan," ujarnya. Menurut dia, kalau pasal tersebut tetap dipaksakan, maka itu akan memutarbalik jarum jam peradaban demokrasi Indonesia jauh ke belakang. Dirinya berharap Presiden Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal. Seperti diketahui, Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Komisi III DPR tetap memasukkan pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan delik aduan, berbeda dengan pasal yang sudah ada di KUHP lama dan sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak orang benci dan antipati dengan Fahri Hamzah. Tetapi apa hendak dikata, Fahri hanyalah satu di antara sedikit wakil rakyat di parlemen yang berani bicara apa adanya. Sedangkan, wakil rakyat lainnya lebih suka bersikap safety dan berbicara sejalan dengan selera penguasa.

Apa yang ditekankan Fahri Hamzah di atas benar adanya. Bahwa keberadaan pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang Undang Hukum Pidana merupakan sebuah kemunduran dalam kehidupan demokrasi kita. Sayangnya, para politisi lain lebih memilih bungkam dan bahkan banyak pula yang memberikan persetujuan sekaligus dukungan terhadap pencantuman penghinaan, yang menjurus pada kemunduran demokrasi tersebut. Dalam hal inilah, kita merasa kecewa dengan elite politik dan penguasa di negeri ini, yang kerap melahirkan kebijakan dan aturan perundangan, hanya dalam konteks kepentingan jangka pendek semata. Seperti pasal penghinaan ini misalnya, bisa digunakan oleh pihak tertentu untuk meredam kelompok-kelompok atau orang, yang selama ini dianggap berseberangan dan suka melontarkan kritik kepada kebijakan pemerintah.

Banyak orang tidak memikirkan dampak pengesahan pasal penghinaan itu terhadap kehidupan demokrasi kita di masa mendatang. Demi memuluskan kepentingan kekuasaan jangka pendek, mereka membiarkan aturan disahkan, yang bisa melahirkan ekses negatif di masa mendatang. Di sisi lain di masa kini, juga sangat kental terasa, bahwa baik buruknya sesuatu selalu diukur dari kepentingan yang hendak diperjuangkan. Akhirnya nilai-nilai kebenaran dalam perspektif ilmu dan agama, menjadi terabaikan, dan ujungnya hukum pun tak jarang dijadikan sebagai alat kekuasaan. Ironis...(**)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 16 Aug 2018 30°C 23°C
  • 17 Aug 2018 31°C 23°C

Banner 468 x 60 px