Log in

OTT KPK, Sampai Kapan ?


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) maraton sejak Senin lalu hingga Selasa (3/9). Operasi tersebut digelar di tiga lokasi berbeda yakni Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat untuk tiga kasus yang berbeda pula. OTT Bupati Muara Enim OTT pertama berlangsung di Palembang dan Muara Enim, Sumatera Selatan pada Senin. Dalam OTT ini, KPK menangkap Bupati Muara Enim Ahmad Yani yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Pada hari yang sama, KPK juga menggelar operasi tangkap tangan di Jakarta yang menjaring lima orang yakni Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara III, I Kadek Kertha Laksana; pengelola money changer bernama Freddy Tandou, orang kepercayaan pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Njoto Setiadi bernama Ramlin.

Baru saja KPK selesai menggelar konferensi pers yang menjelaskan duduk perkara OTT di Sumatera Selatan dan Jakarta, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut ada OTT lainnya yang berlangsung di Kalimantan Barat pada Selasa kemarin. Ada kegiatan anak-anak (tim KPK) di Kalimantan Barat tetapi detailnya belum bisa disebutkan sekarang,"kata Laode.

Saat ini pengumuman OTT yang dilakukan Komisioner KPK, sudah tidak lagi dianggap sebagai berita yang menarik dan perlu ditunggu. Sebab, peristiwa tangkap tangan dilakukan KPK terhadap para pejabat pemerintahan, politisi dan BUMN, sudah menjadi hal yang biasa saja. Bahkan, kalau pihak KPK memiliki kemauan atau lagi penuh semangat, OTT sejatinya bisa berlangsung setiap hari.

Pasalnya, dengan kekuatan atau kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan penyadapan terhadap para pejabat publik tersebut, dipastikan akan selalu ada saja terdapat oknum pejabat, politisi atau BUMN, yang terindikasi sedang melakukan transaksi suap menyuap. Tradisi seperti ini kelihatannya sangat sukar untuk dihilangkan.

Pola rekrutmen pejabat, termasuk kepala daerah di negara kita, plus pimpinan BUMN/D, memang membuat budaya suap menyuap mustahil bisa dihilangkan. Lihatlah misalnya fenomena di tengah ramainya pelantikan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota belakangan ini. Hal itu tentunya akan ditandai dengan adanya rebutan jabatan pimpinan dewan.

Sudah menjadi rahasia umum, mereka yang berkeinginan/ berambisi menjadi pimpinan dewan (ketua dan wakil ketua DPRD), tidak jarang rela melakukan apa pun demi meraih jabatan bergensi tersebut. Dengan kata lain, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi transaksi antara mereka yang berambisi itu dengan oknum elite partai, kendati beberapa partai ada juga yang benar-benar murni memutuskan berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di internal. Misalnya mengutamakan caleg peraih suara terbanyak atau pimpinan partai, yang dianggap sudah banyak berbuat demi kemajuan partai.

Tradisi yang berkembang di negara kita memang masih sangat membuka peluang terjadinya praktik KKN. Dengan kata lain, sangat sering terjadi seseorang diberi kepercayaan mengemban sebuah jabatan, yang notabene bukan menjadi bidang keahliannya, hanya karena faktor kedekatan, like or dislike, atau karena adanya upeti.

Kecenderungan semacam inilah yang terus menumbuhsuburkan praktik korupsi di semua institusi yang ada di negeri ini. Para pejabat pemerintah, BUMN dan politisi itu seringkali tidak bisa melepaskan diri dari lingkaran setan tersebut, karena terlalu banyak cost politic dan biaya entertain yang harus dikeluarkan jika seseorang mengemban jabatan publik.

Pihak KPK boleh-boleh saja merasa bangga dengan seringnya melakukan OTT. Tetapi di balik kebanggaan itu, melahirkan pertanyaan, sampai kapan OTT ini akan terus dilaksanakan ? Bukankah tujuan utama pendirian KPK adalah untuk mengurangi praktik korupsi. Nah, jika OTT terus berlangsung, berarti bisa disimpulkan KPK telah gagal dalam mengemban mission sacred-nya dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya korupsi. Hmmm...(**)  

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px