Log in

Napi Koruptor Tak Perlu Dibebaskan


Indonesian Corruption Watch (ICW) menyesalkan wacana Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, yang akan membebaskan narapidana korupsi di tengah mewabahnya virus corona atau Covid-19. Yasonna beralasan, wacana pembebasan 300 koruptor itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menilai, pencegahan penularan Covid-19 hanya dalih Yasonna untuk membebaskan koruptor dari Lapas. Menurutnya, wacana pembebasan koruptor merupakan agenda lama Yasonna yang tak kunjung terealisasi.

“Jadi kalau kita melihat ini adalah kerjaan dan agenda yang tertunda sudah sejak lama, corona hanya justifikasi saja. Inilah sejak lama ingin dilakukan yang bersangkutan sejak menjabat Menkumham,” kata Donal dalam video conference di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan munculnya wacana pembebasan napi koruptor tersebut, kita sependapat dengan pernyataan yang disampaikan aktivis ICW di atas. Bahwa, berjangkitnya virus corona tidak sepatutnya dijadikan dalih untuk melakukan pembebasan atau pemberian keringanan hukuman terhadap koruptor.

Upaya pencegahan terhadap meluasnya penyebaran virus corona di negara kita memang harus terus digencarkan ke semua lini, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan. Namun untuk melakukan pencegahan itu, tidaklah dengan cara mengeluarkan para narapidana dari tahanan.

Justru keberadaan para napi di tahanan bisa disebut sejalan dengan anjuran stay at home yang digalakkan pemerintah, demi mencegah semakin meluasnya penyebaran virus yang sangat membahayakan tersebut. Dengan kata lain, ketika mereka dikeluarkan, justru sangat potensial akan terjangkit virus, karena akan berbaur dengan komunitas baru.

Di sisi lain, dari perspektif penegakan hukum (law enforcement), membebaskan para napi koruptor, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan serta akan mencederai upaya upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana dan perilaku korupsi yang telah kita rintis selama ini, sampai-sampai mengucurkan banyak dana untuk mendirikan KPK.

Dengan kata lain, kita ingin menegaskan di sini, bahwa keinginan Menkumham Yasonna H Laoly membebaskan napi koruptor dengan dalih pencegahan virus corona, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan serta tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan wacana semacam itu juga tidak terdapat di negara lain, yang juga terkena serangan wabah berbahaya ini.

Jika wacana tersebut benar-benar dilaksanakan, maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi bangsa ini di masa depan, sekaligus akan membuat upaya pemberantasan korupsi di negara kita akan kembali ke titik nadir. Karenanya tidak boleh dicari-cari alasan menjadi justifikasi, untuk membebaskan para koruptor...! (**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C