Log in

Mewujudkan Kearifan dalam Berpolitik


MENGUMBAR kata-tata sepertinya merupakan hal yang gampang. Namun berkomunikasi secara cerdas membutuhkan pemahaman dan kearifan diri dalam setiap aktivitas dilakoni.

Banyak orang piawai berbicara, tetapi seringkali tidak mampu mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya. Pada kenyataannya, praktik kontestasi komunikasi politik kita saat ini masih dihantui dangkalnya kearifan dalam berpolitik dan meluapnya hawa nafsu dalam meraih kekuasaan. Sehingga, ekspresi politik lebih diwarnai oleh politik saling serang secara langsung maupun melalui media sosial dengan menyebar disinformasi.

Niccolo Machiavelli menyebut praktik politik semacam itu dengan istilah 'menghalalkan segala cara' untuk meraih tujuan politik. Maka, saling 'membantai' merupakan hal lumrah. Manusia sudah benar-benar menjadi homo homini lupus, serigala bagi sesamanya. Padahal, idealnya homo homini socius, manusia adalah teman bagi sesamanya.

Hilangnya etika dan kearifan dalam ruang publik politik kita saat ini memerlukan law enforcement berkeadilan untuk menghindarkan kebencian berkembang menjadi konflik politik yang tidak tiada berujung. Komodifikasi agama dalam politik seperti di Suriah jangan sampai terjadi di negeri kita yang sesungguhnya kaya akan kearifan lokal untuk hidup dalam harmoni.

Penegakan hukum tersebut mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 soal Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) juga termasuk di dalamnya. Aspek ujaran kebencian yang diatur lewat SE itu meliputi ujaran yang bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas, yang terkait dengan perbedaan: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual.

Kita berharap Polri mampu menegakkan aturan hukum secara tegas dan adil bagi pelanggar ujaran kebencian dan menjaga netralitas dengan semua kontestan politik demi terbangunnya iklim kondusif. Demikian pula Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dapat menunjukkan kinerja terbaiknya secara signifikan sebagai institusi yang mampu berperan sebagai wasit yang diterima semua peserta kontestasi politik.

Dan, tentunya kewajiban kita semua memaknai kontestasi politik dengan melibatkan dan menginternalisasi keluhuran nilai dalam mengelola tata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip etika, keadilan, toleransi, dan kebersamaan. Dengan kata lain menjadi kewajiban bersama untuk mewujudkan kearifan dalam berpolitik untuk menjamin tetap kokohnya kebersamaan kita sebagai bangsa di tengah kebhinekaan. (**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px