Logo
Print this page

Menteri Seharusnya Tak Jadi TS


Tiga menteri Kabinet Kerja masuk dalam daftar anggota tim sukses bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mereka ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. “Mengingat seluruh dokumen sudah diserahkan, persyaratan administrasi sudah diserahkan pada saat pendaftaran paslon, hari ini kami sekali lagi melengkapi susunan dan komposisi dari tim kampanye nasional," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, kemarin.

Saat ditanya apakah nama-nama yang disetorkan KPU itu bersifat final, Hasto mengatakan sesuai peraturan KPU nama-nama itu bisa diubah sehari sebelum masuk masa kampanye. "Berdasarkan peraturan KPU susunan ini masih bisa diperbaiki, sampai satu hari menjelang pelaksanaan hari kampanye, yaitu pada tanggal 21 September,”katanya. Menurut ketentuan di KPU, para menteri memang tidak dilarang untuk turut serta menjadi juru kampanye calon presiden. Namun, pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 281 dinyatakan, menteri anggota TKN dilarang menggunakan fasilitas jabatan pada saat kampanye.

Nah, duduk perkaranya adalah berkaitan dengan penggunaan fasilitas jabatan tersebut. Tentunya akan sangat sulit untuk memberikan pengawasan secara objektif kepada para menteri tersebut, apakah mereka menggunakan fasilitas negara atau tidak. Sebab, hal-hal seperti itu lazimnya sangat mudah disiasati, sehingga penggunaan fasilitas negara itu, menjadi tidak terlihat di permukaan. Di sisi lain, pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat yang menjadi tim sukses tersebut, yaitu Bawaslu, selama juga terkesan kurang mampu bersikap 'galak' jika berhadapan dengan orang-orang atau kelompok yang dianggap memiliki akses kuat dengan pihak penguasa.

Pada bahagian lain, tidak terbantahkan pula, kinerja jajaran kabinet Jokowi-Jusuf Kalla belum layak dikategorikan cemerlang. Bahkan, sejumlah kalangan menilai cenderung mengecewakan. Karena itu, sangat wajar jika kita menyampaikan imbauan, kiranya para menteri tidak dilibatkan sebagai tim sukses (TS) capres-cawapres. Pada tahun terakhir kepemimpinan Jokowi-JK masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan para menteri tersebut. Untuk itu, demi pencapaian target yang telah dicanangkan, sudah sepatutnya para menteri itu bisa lebih fokus dalam melaksanakan berbagai permasalahan yang terjadi di departemen atau kementerian yang dipimpinnya.

Dalam konteks ini, para menteri ini hendaknya bisa bercermin dari sikap yang diperlihatkan Wapres Jusuf Kalla yang dengan tegas menolak untuk terlibat dalam tim pemenangan capres, karena dalam posisinya sebagai wapres, dia ingin bersikap netral kepada kandidat serta fokus menuntaskan sisa masa jabatannya. Begitupun, kita hanya bisa menyampaikan imbauan. Apakah para menteri itu tetap merasa lebih penting menjadi TS dan juga caleg, hal itu kita kembalikan kepada mereka masing-masing. Selanjutnya, rakyatlah yang akan memberikan penilaian terhadap mereka. Dan, sejarah akan mencatat, siapa saja yang benar-benar tulus mengabdi untuk negeri ini.(**)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
Info Pemasangan Iklan Online

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com