Log in

Mengoptimalkan Kinerja Instansi Pemerintah


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dana Reformasi Birokrasi (PAN RB), Asman Abnur berkomitmen, untuk terus menggenjot evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Ini dilakukan guna memastikan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Menteri Asman sendiri telah mengimbau agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan masing-masing melalui penerapan e-budgeting, guna memastikan penggunaan anggaran berbasis pada kinerja.

Sebagaimana diketahui, akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi publik. Seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Harus diakui, akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di negara kita di hampir semua tingkatan, sejauh ini belum berjalan dengan baik sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Jargon revolusi mental yang kerap digaungkan, kini semakin meredup dan terkesan tidak pernah benar-benar hendak diwujudnyatakan.

Sistem administrasi pemerintahan utamanya di level pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, sesungguhnya belum banyak mengalami perubahan, kendati negeri ini mengaku sudah meninggalkan pola-pola lama yang mentradisi di masa lalu, khususnya pada rezim pemerintahan Orde Baru. Buktinya, birokrasi pemerintahan baik di pusat, apalagi di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), masih tetap berbelit-belit dan membuat rakyat merasa dipersulit. Kecenderungan tumpang tindih masih kerap terjadi.

Belum berjalan optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, utamanya di daerah, antara lain lebih banyak disebabkan tidak adanya komitmen nyata para kepala daerah dan para pembantunya di level pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan percepatan pelayanan, khususnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Seperti diketahui, selama ini keinginan mewujudkan administrasi pemerintahan yang sistematis dan tertata rapi serta pelayanan prima kepada masyarakat, baru sebatas tekad yang dituangkan dalam pidato para pejabat atau dibahas dalam seminar dan sosialiasi.

Sedangkan, dalam praktiknya administrasi dan birokrasi pemerintahan utamanya di Provinsi Sumatera Utara masih saja tetap sarat dengan tetek-bengek, bahkan masih kerap diwarnai dengan adanya kutipan-kutipan (pungli) yang membebani masyarakat. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih menyisakan setumpuk persoalan dan kendala, terutama dalam implementasinya. Penyebabnya, tiada lain karena mentalitas para aparatur sipil negara (ASN) di negeri ini, belum sepenuhnya mengalami perubahan, sebagai konsekuensi tradisi birokrasi pemerintahan kita yang sudah sangat lama didominasi praktik KKN, yang sebelumnya terkesan dilegalkan.

Karena itu, kita mendukung sepenuhnya komitmen Menteri PAN-RB RI, Asman Abnur, yang bertekad akan berupaya bekerja secara extra ordinary, untuk menggenjot sekaligus mengevaluasi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kita berharap, secara perlahan tapi pasti, birokrasi pemerintahan di negara kita terus bergerak menuju perubahan ke arah lebih baik, sehingga kinerja jajaran pemerintahan semakin akuntabel dan akseptabel, sejalan dengan tupoksi aparatur sipil negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. (**)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

30°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 68%

Wind: 11.27 km/h

  • 22 Aug 2017 31°C 23°C
  • 23 Aug 2017 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px