Log in

Mengapa Pejabat Berubah Jadi 'Penjahat'


Belum lama ini kita kembali disuguhkan berita seputar penangkapan pejabat. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitain mengungkapkan, kronologi hasil penangkapan yang dilakukan KPK terkait dugaan suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. Dugaan suap dikonformasi terkait dengan judicial review Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurut Basaria, setelah adanya laporan dari masyarakat akan terjadi suatu tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara kemudian tim KPK ditugaskan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"11 orang diamankan dalam penangkapan pada Rabu (25/1) sekitar pukul 10.00 sampai 21.30 WIB di tiga lokasi yang berbeda-beda di Jakarta,"kata Basaria, dalam keterangan pers, kala itu. Tak cuma Patrialis, sebelumnya Ketua DPD Irman Gusman juga terkena OTT. Bahkan, jauh sebelumnya Akil Mochtar juga dicokok, saat masih menjabat sebagai Ketua MK. Karena sudah terlalu sering terjadi, berita seputar penangkapan pejabat oleh KPK, seolah bukan lagi kabar yang mengejutkan. Di era kejayaan KPK saat ini, kabar penangkapan pejabat (menteri, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan parpol dan anggota dewan), sudah dikategorikan sebagai berita yang biasa-biasa saja.

Mungkin kiprah KPK baru akan dianggap spektakuler dan meninggalkan legacy monumental bagi rakyat Indonesia, jika para penyidik lembata antirasuah itu, berani misalnya menjadikan Presiden atau Wakil Presiden RI yang masih aktif, sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan ?

Pasalnya, bagi masyarakat, perilaku pejabat yang menjelma menjadi 'penjahat' (menguras uang negara) untuk kepentingan pribadi/ kelompok, serta menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri, seolah sudah menjadi rahasia umum.

Kalau mau jujur dan objektif, hampir semua pejabat, sejatinya tidak ada yang benar-benar bersih. Jika kini mereka selamat dan aksi penjarahan uang negara yang dilakukannya tidak terendus KPK. Hal itu bisa jadi disebabkan, dirinya masih dilindungi dewi fortuna dan atau sangat piawai memproteksi diri, sehingga aksi kejahatannya tidak bisa terendus KPK.

Namun, dalam hal maraknya pejabat yang berubah menjadi penjahat (ekonomi) itu, agaknya patut pula dijadikan kajian mendalam, apakah semua pejabat terlibat korupsi itu, memang benar-benar bermasalah atau bisa jadi, mereka hanya ketiban apes atau terbawa rendong oleh berbagai pressure politik dan ekonomi yang menderanya dalam upaya mengamankan jabatan.

Kita meyakini, di antara para pejabat itu sebenarnya masih banyak yang tidak ingin terlibat dalam aksi kejahatan (menyalahgunakan kekuasaan). Tidak tertutup kemungkinan, mereka ‘dipaksa’ oleh keadaan atau juga karena sudah telanjur banyak mengeluarkan dana saat Pilkada, hingga tergoda untuk mengembalikan uang yang telah telanjur digelontorkannya itu.

Ketika pejabat pun menjadi penjahat, sudah pasti kondisi ini akan merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini diperlukan solusi bersama, agar stabilitas negara tidak sampai terganggu, akibat semakin banyaknya pejabat yang terpaksa menghuni jeruji besi. Harus ada alternatif solusi bersifat komprehensif untuk menyikapi, mengapa pejabat yang pada awalnya merupakan sosok tang baik, tiba-tiba bisa berubah menjadi 'jahat'.(**)

Berita lain dari kategori ini : Heboh Kunjungan Raja Salman »

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 85%

Wind: 6.44 km/h

  • 24 Sep 2018 30°C 23°C
  • 25 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px