Log in

Lagi, Menyoal OTT KPK


Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi menuding KPK selama ini belum memiliki dasar hukum yang kuat melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Politikus Partai NasDem ini menyebut, dalam pelaksanaan OTT KPK juga disebut kerap tidak memiliki alat bukti cukup.

Taufiqulhadi memberikan analogi sederhana istilah tertangkap tangan, yakni seperti ada pencuri yang hendak membuka pintu, namun tertangkap tangan.

"Kalau ini adalah OTT, dia telah menargetkan, jadi berusaha menangkap, seharusnya menangkap orang tidak bisa tidak ada buktinya, ketika ditangkap, diambillah macam-macam, dikumpulkan alat buktinya. Sebelumnya tidak ada, itu pelanggaran dan kami akan tunjukkan 1.000 kesalahan KPK,"ujarnya, Ahad (12/11).

Zaman now, berita seputar penangkapan (OTT) pejabat oleh KPK bukan lagi kabar yang mengejutkan. Di era kejayaan KPK saat ini, kabar penangkapan pejabat (menteri, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan parpol, dan anggota dewan), sudah dianggap bukan lagi berita yang menarik.

Mungkin kiprah KPK baru akan dianggap spektakuler dan meninggalkan legacy monumental bagi rakyat Indonesia, jika para penyidik KPK berani, misalnya menjadikan Wakil Presiden atau Presiden RI yang masih aktif, sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan ?

Pasalnya, bagi masyarakat, perilaku pejabat yang menjelma menjadi penjahat (menguras uang negara) demi kepentingan pribadi/ kelompok, serta menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri, seolah sudah menjadi rahasia umum.

Sejatinya, jika mau jujur dan objektif, hampir semua pejabat, tidak ada yang benar-benar bersih. Jika kini mereka selamat dan aksi penjarahan uang negara yang dilakukannya tidak terendus KPK. Hal itu bisa jadi disebabkan, dirinya masih dilindungi dewi fortuna dan atau sangat piawai memproteksi diri, sehingga aksi kejahatannya tidak bisa tercium KPK.

Namun, dalam hal maraknya pejabat yang berubah menjadi penjahat (ekonomi) itu, agaknya patut pula dijadikan kajian mendalam, apakah semua pejabat terlibat korupsi itu, memang benar-benar bermasalah atau bisa jadi pula, mereka hanya ketiban apes atau terbawa rendong oleh berbagai tekanan yang dihadapinya dalam mengamankan jabatannya.

Kita meyakini, di antara para pejabat itu sebenarnya masih banyak yang tidak ingin terlibat dalam aksi kejahatan (menyalahgunakan kekuasaan). Tidak tertutup kemungkinan, mereka ‘dipaksa’ oleh keadaan atau juga karena sudah telanjur banyak mengeluarkan dana saat Pilkada, hingga tergoda untuk mengembalikan uang yang telah digelontorkannya itu.

Ketika pejabat pun menjadi penjahat, sudah pasti kondisi ini akan merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini diperlukan solusi bersama, agar stabilitas negara tidak sampai terganggu, akibat semakin banyaknya pejabat yang terpaksa menghuni jeruji besi.

Harus ada way out mengatasi situasi ini, supaya para pejabat di negeri ini tidak ‘dipaksa’ menjadi penjahat. Dalam konteks ini, sebagaimana disebut Taufiqulhadi di atas, jangan sampai OTT KPK memaksakan pejabat menjadi korup, karena yang bersangkutan telah dijadikan sebagai sasaran alias target dari pihak KPK. (**)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 80%

Wind: 6.44 km/h

  • 21 Nov 2017 28°C 23°C
  • 22 Nov 2017 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px