Log in

KPK pun Perlu Direformasi


Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyebut petisi yang disampaikan pegawai KPK mengindikasikan upaya perintangan penyidikan (obstruction of justice) oleh pejabat struktural dan unsur pimpinan lembaga itu.

"Bukan sekadar isu integritas saja,karena secara nyata telah terjadi obstruction of justice.Ada indikasi kuat suatu upaya yang ditujukan untuk menghambat proses pemeriksaan yang tengah dan akan dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK,"kata Bambang dalam keterangan tertulis,kemarin. Menurut Bambang, hal itu sangat mengerikan apabila terjadi di internal lembaga antirasuah. Ia bahkan mengibaratkan bahwa KPK tengah dilanda sakaratul maut dari internalnya sendiri.

"Bak diadang sakaratul maut dari internal sendiri.Pihak atau pelaku yang disinyalir melakukan tindakan obstruction of justice itu justru diduga pejabat struktural dan juga dari unsur Pimpinan KPK sendiri,"ujarnya. Munculnya petisi pegawai KPK tersebut jelas mengejutkan kita bersama. Sebagaimana dinyatakan Bambang di atas, hal itu bak sakaratul maut bagi KPK.Artinya permasalahan internal tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa saja, melainkan perlu segera dilakukan reformasi secara menyeluruh di internal KPK.

Apalagi jika dicermati kembali ke belakang, agaknya apa yang disebut sebagai upaya perintangan penyidikan (obstruction of justice) oleh pejabat struktural dan unsur pimpinan lembaga itu, kelihatannya bukan isapan jempol. Dengan kata lain,acapkali terjadi sebuah kasus, tidak benar-benar tuntas diselesaikan.Misalnya kasus megakorupsi KTP-el. Seperti diketahui, kasus itu telah menyebabkan mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto menjadi pesakitan dan selanjutnya mendekam di tahanan.

Nah, yang menjadi keprihatinan kita, mengapa permasalahan ini terkesan hanya berhenti sebatas politisi Golkar,sementara dalam berbagai fakta persidangan,telah banyak disebut nama-mana lain.  Logikanya, tidak mungkin hanya Setya Novanto yang menerima aliran dana dari kasus megakorupsi tersebut.Tapi,faktanya sejumlah nama politisi lain yang kerap disebut, hingga kini masih bebas dan terkesan dilakukan pembiaran oleh KPK.   

Tidak tertutup kemungkinan hal serupa juga akan terjadi pada kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan pejabat Kanwil Kemenag Jawa Timur. Kendati ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah dinyatakan disegel dan sejumlah uang disita. Namun, hingga kini belum juga ada follow upnya. Selama ini, marwah dan kehormatan itu telah dibangun dengan susah payah oleh seluruh insan KPK.Munculnya tudingan obstruction of justice itu harus segera segera disikapi oleh pimpinan KPK.

Dengan cara segera melakukan reformasi bersifat menyeluruh terhadap kinerja KPK, sehingga harus bisa dipastikan, bahwa penyidikan terhadap berbagai kasus korupsi benar-benar dilakukan dengan mengedepankan prinsip equality before the law dan tidak ada upaya melakukan pembiaran terhadap pelaku korupsi kategori bigfish, seperti kekhawatiran yang tertuang dalam petisi tersebut. Libass...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px