Log in

Korupsi Tak Mungkin Diberantas !


Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK bersama sembilan orang lainnya. KPK mengamankan duit ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT). "Sejumlah uang ratusan juta rupiah diamankan. Diduga merupakan bagian dari realisasi commitment fee sebelumnya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangannya, Selasa (3/7). Duit ini diduga fee terkait transaksi penyelenggara negara di tingkat provinsi dan kabupaten Aceh. Dari informasi yang dihimpun, Gubernur Aceh Irwandi ditangkap bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Ada delapan orang lainnya, termasuk non-PNS, yang ikut ditangkap.

"Sore hingga malam ini KPK melakukan kegiatan penindakan di Aceh dan mengamankan 10 orang, yang terdiri atas dua kepala daerah dan sejumlah pihak non-PNS," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Penangkapan kepala daerah yang terlibat kasus suap atau korupsi di era kekuasaan KPK saat ini, bukan lagi berita mengejutkan. Sebab, penangkapan kepala daerah dan pejabat terlibat korupsi ini sudah menjadi sebuah tradisi yang dianggap sebagai hal yang lumrah belaka. Lagi pula tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPK sepertinya sudah lebih dominan pada upaya melakukan penindakan dan tidak maksimal melakukan upaya pencegahan. Karena itu selama KPK masih berdiri kokoh, selama itu pula praktik korupsi akan berjalan terus.

Setakat ini kita juga belum bisa memberikan penilaian, apakah KPK berhasil dalam menjalankan missin sacred (tugas sucinya) dalam memberantas korupsi atau tidak. Pasalnya, di saat KPK semakin berkibar dan dianggap sukses, justru perilaku korup tidak semakin berkurang, malah cenderung semakin meningkat. Terkait dengan banyaknya kepala daerah yang tersandung OTT KPK, melahirkan pertanyaan, apakah para kepala daerah itu benar-benar sedemikian bobroknya, sehingga harus tetap terlibat dalam praktik suap dan korupsi ? atau mungkinkah hal itu lebih disebabkan oleh tuntutan situasi di sekitarnya yang membuat mereka harus mencari penghasilan tambahan (di luar gaji) demi memenuhi permintaan pihak lain.

Pihak lain yang dimaksud di sini bisa jadi merupakan orang-orang atau kelompok yang sebelumnya ikut berperan memperjuangkan keberhasilan yang bersangkutan menjadi kepala daerah. Sebagaimana diketahui, keberhasilan memenangkan Pilkada memerlukan dana yang tidak sedikit serta keterlibatan/ kontribusi banyak pihak. Keterlibatan banyak pihak dimaksud di sini, bisa berupa orang per orang, ormas dan sudah barang tentu kalangan yang berasal dari partai pengung dalam Pilkada. Mereka yang telah berjasa ini lazimnya senantiasa menuntut 'balas jasa' dari kepala daerah, yang membuat kepala daerah harus memutar otak demi memenuhi keinginan tersebut.

Agaknya fenomena itulah sebagai salah satu side effect negative dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Karenanya, selama kepala daerah masih berada di dalam sistem seperti yang ada sekarang, bisa dipastikan mereka sulit melepaskan diri dari tradisi suap, mutasi pejabat bersifat transaksional serta bagi-bagi proyek. Nah, selama sistem yang karut marut ini tak kunjung diperbaiki, agaknya selama itu pula praktik korupsi akan tetap berlangsung dan kelihatannya tidak akan mungkin bisa diberantas. Sungguh ironis....(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px