Log in

Korupsi e-KTP dan Pembubaran Partai


Pengamat hukum, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Mahkamah Konstitusi (MK), berdasarkan Pasal 68 UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konsitusi, berwenang untuk memutus perkara pembubaran parpol. Parpol bisa dibubarkan jika asas dan ideologi serta kegiatan parpol itu bertentangan dengan UUD 1945. "MK hanya dapat menyidangkan perkara pembubaran parpol jika ada permohonan yang diajukan oleh Pemerintah. Hanya Pemerintah saja menurut Pasal 68 UU MK dan Peraturan MK No 12/2014, yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara pembubaran parpol," kata Yusril, Jumat (10/3).

Karena itu, lanjutnya, apakah mungkin pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini akan mengambil inisiatif mengajukan permohonan pembubaran parpol, termasuk membubarkan partainya sendiri, PDIP, yang disebut terdakwa Irman menjadi salah satu partai yang politisinya turut menikmati uang suap perkara KTP-el. Seperti diketahui, keberadaan atau pendirian partai politik pada awalnya dimaksudkan sebagai sarana pendidikan politik dan upaya mencerdaskan anak bangsa. Parpol juga diharapkan menjadi 'kawah candradimuka' penggodokan para calon pemimpin bangsa.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, partai politik di negara kita justru banyak yang melahirkan kader-kader yang menggerogoti keuangan negara demi memperkaya diri sendiri dan juga disebut-sebut untuk kepentingan penggemukan kas partai. Sebagaimana mencuat dalam kasus dugaan aliran dana korupsi e-KTP yang disinyalir melibatkan sejumlah elite partai politik dan ditengarai aliran dana juga masuk ke partai, maka sebagaimana disinggung Yusril Ihza Mahendra di atas, sudah sepatutnya MK menyidangkan perkara pembubaran partai.

Jika keberadaan partai politik yang ada lebih banyak mudharat ketimbang maslahatnya, memang sudah sepatutnya partai politik tersebut dibubarkan oleh MK, atau supaya tidak terlalu panjang urusannya, pimpinan partai itu dengan kesadaran sendiri, membubarkan partainya. Memang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU MK dan Peraturan MK No 12/2014, bahwa yang memiliki legal standing mengajukan pembubaran partai adalah pihak pemerintah. Dalam hal ini, kita meyakini Presiden Jokowi tidak akan segan-segan mengajukan usulan pembubaran itu, kendati harus melibatkan partainya sendiri (PDI Perjuangan).

Pembubaran parpol sangat penting dilakukan dan diberikan sebuah contoh nyata, untuk memberikan efek jera bagi pimpinan dan elite partai kita. Hal ini tidak saja akan memberikan pembelajaran politik dan demokrasi, melainkan juga demi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa mendatang. Kalaupun Presiden Jokowi tidak berkenan mengajukan usulan pembubaran parpol itu, kita berharap dan mengimbau seluruh rakyat Indonesia, supaya segera mencatat parpol mana saja yang banyak melahirkan koruptor serta kerap menerima aliran dana ilegal tersebut. Dalam hal ini rakyat bisa memberikan hukuman setimpak kepada parpol yang suka korupsi itu, dengan cara tidak lagi memilih para kader parpol korup tersebut pada Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang.(**)

25°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 4.83 km/h

  • 18 Nov 2018 28°C 23°C
  • 19 Nov 2018 27°C 23°C

Banner 468 x 60 px