Log in

Ketika Dosen pun Harus Diimpor


Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Respiratori Saddam Al Jihad beranggapan keberadaan dosen asing di Indonesia berpotensi mengancam eksistensi dosen lokal. "Pemerintah sepatutnya menjaga keseimbangan dosen dalam negeri, supaya mereka tidak kehilangan mimbar akademiknya," kata Saddam melalui siaran pers di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, jika tujuan mendatangkan dosen asing untuk meningkatkan kualitas pengajar, semestinya pemerintah tidak membuka sistem pendidikan yang serba liberal. Pemerintah, kata dia, lebih baik menjaga keseimbangan pengajar dalam negeri dan luar negeri, agar tidak mengurangi potensi generasi bangsa yang bertekad untuk memiliki hak yang sama. "Peningkatan kualitas pengajar baiknya dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan memperhatikan kondisi internal bangsa, dan jangan sampai mengurangi porsi dosen kita,"ujarnya. Dia mengaku khawatir, dengan diberlakukannya Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA), akan menghilangkan ruang bagi profesi dosen.

Karena pemerintah akan memainkan isu standardisasi, yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sektor pendidikan Indonesia. "Jangan sampai ini menjadi pintu masuk bagi liberalisasi pendidikan di Indonesia. Tentu saja ini cukup berbahaya," kata dia. Ternyata tidak cukup sekadar mengimpor beras saja, pemerintah pun merasa perlu melakukan impor di sektor lain, yaitu impor dosen. Terbukti, pascaditetapkannya, Perpres No 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) itu, tercatat hingga saat ini terdapat 30 orang asal luar negeri telah resmi mengajar. Tentang dosen yang mengajar di negeri asing sebenarnya merupakan hal biasa dan sudah sejak dulu, beberapa profesor dari luar negeri menjadi dosen tamu di kampus-kampus ternama, semisal Universitas Indonesia, UGM Yogyakarta, Unpad, ITB dan lainnya.

Namun, keberadaan dosen dosen asing di perguruan tinggi itu hanya bersifat sementara dan benar-benar karena kebutuhan. Dengan kata lain keberadaan tenaga pengajar asing itu murni karena kebijakan pihak kampus dan bukan karena adanya aturan yang melindunginya, seperti keluarnya Perpres No 20 Tahun 2018 tersebut. Dengan adanya Perpres No 20/ 2018 ini berarti kalangan dosen asing yang ingin mengajar di kampus-kampus kita, sudah tidak terbendung dan akan menjadi pesaing bagi dosen-dosen di dalam negeri. Hal ini juga sekaligus akan mempersempit peluang anak-anak Indonesia mengembangkan karier menjadi dosen.

Sejauh ini kita belum dapat memahami sepenuhnya, mengapa pemerintah merasa perlu mendatangkan dosen-dosen asing, sementara keberadaan dan atau kualitas dosen di Indonesia sendiri sebenarnya sudah lumayan baik. Terbukti, sejumlah dosen kita juga diterima mengajar di kampus di luar negeri. Sebagaimana dikemukakan Ketua Umum PB HMI di atas, serbuan dosen impor itu dipastikan akan mengancam eksistensi dosen lokal. Dalam hal inilah kita tidak bisa memahami, mengapa pemerintah justru membuka keran selebar-lebarnya untuk dosen asing. Seperti halnya pemberian kebebasan bagi tenaga kerja asing, keberadaan dosen impor juga akan semakin mempersempit peluang kerja generasi muda bangsa kita. Sungguh ironis...(**)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 82%

Wind: 11.27 km/h

  • 23 Apr 2018 30°C 23°C
  • 24 Apr 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px