Log in

Kasus Gatot pun Masih Lanjut


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, kasus uang “ketok palu” mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho hingga kini masih berlanjut sepanjang dua alat bukti dipegang kuat oleh KPK. Bahkan, jika sering namanya disebut di persidangan dan diperiksa tidak tertutup kemungkinan bisa jadi target pengusutan berikutnya.

“Berdasarkan sidang-sidang di pengadilan sampai kini masih terus berlangsung, jika ada temuan sering namanya disebut dan diperiksa kemudian ada dua alat bukti kuat tentunya bagi pihak KPK bisa jadi pengusutan berikutnya. Saya kira ya kawan-kawan wartawan di Medan semua mengikuti persidangannya," tegas Ketua KPK Agus Raharjo menjawab wartawan pada acara konferensi pers usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumut bersama KPK, di Aula Raja Inal Siregar di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, kemarin.

Begitupun, sambung Agus, pihaknya belum bisa mendahului siapa-siapa jadi target pengusutan berikutnya, karena hingga kini belum ada laporan jaksa ke KPK. “Kika masih menunggu laporan dari jaksa bagaimana perkembangannya. Yang jelas pihak kejaksaan pasti melaporkan hasil perkembangan perkara kasus suap itu kepada pimpinan KPK,"katanya.

Pernyataan Ketua KPK ini dipastikan membuat sejumlah orang di DPRD Sumut serta sejumlah pejabat Pemprovsu kerap diperiksa dalam kasus ini, menjadi susah untuk tidur. Pasalnya pengusutan kasus 'suap berjemaah' tersebut ternyata masih tetap berlanjut dan tidak tertutup kemungkinan akan muncul para tersangka baru.

Memang jika dicermati, penanganan kasus ini bisa disebut 'berat sebelah'. Soalnya hanya pihak penerima suap (oknum anggota DPRD Sumut) saja ramai-ramai dijadikan sebagai tersangka. Sementara, dari pihak pemberi (kalangan eksekutif) sebagaimana disebut di dalam persidangan, cenderung aman-aman saja sampai sekarang, dan hanya Gatot Pujonugroho yang menjadi pesakitan.

Dalam hal ini terkesan mencuat ketidakadilan dan penegakan hukum terkesan timpang. Sebab, lazimnya kasus suap, seharusnya pihak penerima dan pemberi harus sama-sama bertanggungjawab.

Nah, dalam kasus suap melibatkan mantan Gubsu Gatot Pujonugroho dengan DPRD Sumut itu, terdapat pihak berperan sebagai pengumpul dana. Seharusnya mereka juga dikenakan sanksi  tegas, dan bukan hanya Gatot saja menanggung akibatnya.

Begitu juga dengan kalangan anggota DPRD Sumut. Patut pula dipertanyakan kepada pihak KPK, dasar penetapan para anggota dewan menjadi tersangka, dan anggota dewan lainnya (yang ditengarai juga ikut menerima), justru tidak ditetapkan sebagai tersangka alias bebas melenggang kangkung sampai sekarang.

Dalam konteks ini, kita sama sekali tidak berkepentingan, agar pihak KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus suap Gatot ini. Kita justru menginginkan supaya kasus ini segera dituntaskan dan dinyatakan tutup buku. Artinya, harus ada kepastian dari pihak KPK, bahwa kasus ini sudah dinyatakan selesai, sehingga pihak-pihak selama ini pernah beberapa kali diperiksa, bisa tidur nyenyak dan tidak dihantui perasaan was-was setiap saat.

Sebaliknya jika dinyatakan masih berlanjut sebagaimana dinyatakan Agus Rahardjo di atas, maka sudah seharusnya pihak KPK bisa segera bertindak tegas dan cepat, supaya pihak berkepentingan, seperti Gubsu misalnya tidak sampai melakukan rekrutmen terhadap pejabat terindikasi dan atau potensial menjadi sasaran garapan KPK.

Dengan kata lain, masyarakat Sumut menginginkan supaya kasus ini bisa segera selesai dan tidak terus menerus menjadi stigma negatif bagi daerah ini. Kalau memang lanjut segera saja tetapkan tersangka baru. Setelah itu, KPK harus pula berani menyatakan, kasus itu sudah tutup buku, begitu penetapan tersangka baru. Monggo...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px