Log in

Kasus e-KTP, Ujian Penegakan Hukum


Jaksa Penuntut Umum pada KPK, Irene Putrie mengungkapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) akan dihadirkan dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Selain Setnov, menurutnya semua pihak yang terlibat dalam penganggaran kasus itu juga akan dihadirkan di persidangan. "Kami akan hadirkan (Setnov di persidangan). Semua pihak terlibat dalam proses penganggaran termasuk Kementerian Keuangan kami akan dipanggil pihak berwenang,"kata Irene seusai mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.

Setya Novanto disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP dan mendapatkan jatah Rp574 miliar dari total nilai proyek e-KTP. Novanto diduga menjadi pendorong disetujuinya anggaran proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun. "Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapat bagian sebesar 11 persen, atau sejumlah Rp574,2 miliar,"kata JPU dalam persidangan.(Republika Ol,9/3). Kasus e-KTP bisa disebut sebagai kasus megakorupsi, karena telah merugikan negara lebih dari Rp2,3 triliun. Karena itu, sangat wajar jika rakyat Indonesia berharap, agar kasus korupsi ini bisa dibuka secara terang benderang, dan semua pihak yang terlibat harus dikenai sanksi tegas.

Terkait dengan penyelidikan kasus megakorupsi ini, banyak pihak memang sempat terhenyak. Sebab, sejumlah nama yang disebut-sebut terlibat dan ikut kecipratan dana korupsi e-KTP ini merupakan nama-nama besar dari berbagai partai politik. Selain Setya Novanto, sejumlah nama beken yang disebut ikut menerima aliran dana semasa duduk di Komisi II DPR-RI. Di antaranya Yasonna H Laoly (kini Menkumham RI), Ganjar Pranowo (kini Gubernur Jawa Tengah), Olly Dondokambey (kini Gubernur Sulawesi Utara), Marzuki Alie (mantan Ketua DPR-RI), Gamawan Fauzi (mantan Mendagri).

Ada juga nama-nama lumayan tenar seperti Ade Komaruddin (mantan Ketua DPR-RI), Chairuman Harahap (mantan Ketua Komisi II), Djafar Hafsah (mantan Ketua Fraksi Demokrat DPR-RI), Arief Wibowo (anggota Komisi II), Mirwan Amir (mantan Wakil Ketua Banggar), Diah Anggraini (mantan Sekjen Depdagri), dan sejumlah nama lainnya. Melihat sejumlah nama besar yang disebut ikut terlibat menerima aliran dana tersebut, patut dipertanyakan, apakah KPK memiliki nyali untuk mengembangkan kasus itu dan meningkatkan status para penerima aliran dana itu, sebagai pihak yang patut dinyatakan bersalah (tersangka).

Sebab, nama besar yang disebut-sebut kecipratan itu, khususnya Setnov, Yasonna H Laoly, dan Ganjar Pranowo adalah para politisi berasal dari partai besar (Partai Golkar dan PDI Perjuangan), yang notabene merupakan pendukung utama pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Atas dasar itu, sangat beralasan jika kita nyatakan, pengungkapan nama-nama besar dalam megakorupsi e-KTP ini merupakan sebuah ujian penegakan hukum bagi pihak KPK. Bagaimana ending penanganan kasus ini, akan menjadi tolok ukur independensi dan prestasi KPK pimpinan Agus Rahardjo. Kita sama sekali tidak berkepentingan untuk melihat para nama besar itu dijadikan sebagai tersangka korupsi. Bahkan, jika tidak benar terbukti menerima, nama-nama mereka layak untuk direhabilitasi. Sebaliknya, jika terbukti, aparat penegak hukum tidak boleh bertindak setengah-setengah dan tebang pilih.(**) 

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 80%

Wind: 11.27 km/h

  • 20 Sep 2018 30°C 22°C
  • 21 Sep 2018 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px