Log in

Jatah Menteri Jangan Jadi Ajang Kompromi


Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, agar pos menteri jangan hanya diisi oleh mereka yang berjasa dalam Pilpres. Pos menteri harus dapat diisi oleh sosok yang profesional dan bertanggung jawab.“Jika semua urusan pos menteri berlatar hanya soal jasa politik, ini tentu akan mengancam rencana pembangunan negara,” kata aktivis ICW, Adnan Topan, Jumat (5/7).

Menurut Adnan, dengan banyaknya partai koalisi yang mendukung pasangan 01, tidak serta merta kemudian harus seluruh parpol koalisi diberikan jatah menteri. Tetap harus dikompromikan dan harus memenuhi standar kompetensi dan memiliki integritas. “Ya kalau soal perlu tidaknya harus dikompromikan dengan berbagai hal, termasuk RPJMN yang sudah ada,”katanya.

Adnan benar. Bahwa, jatah menteri sebaiknya memang tidak dijadikan sebagai ajang kompromi dan balas jasa politik semata, melainkan harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi, reputasi dan konsistensi.

Memberikan jatah menteri kepada parpol pendukung koalisi memang sah-sah saja. Namun, hal itu sebaiknya dibatasi kepada pos-pos kementerian yang 'ringan' dan tidak terlalu sarat dengan hal-hal teknis dan membutuhkan kecakapan intelektual dan manajerial.

Posisi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Perdagangan, Luar Negeri, BUMN, Menteri Pendidikan, Menteri Riset dan Tekonologi, Menteri Pekerjaan Umum misalnya sudah sepatutnya diisi oleh orang-orang yang profesional dan kredibel di bidangnya. Sedangkan Menteri Sosial, Pemuda dan Olahraga, Hukum dan HAM, PAN-RB, Desa Tertinggal, Infokom, masih bisa diisi oleh orang-orang dengan latar belakang partai politik. Sementara Jaksa Agung sebaiknya berasal dari internal kejaksaan.

Seperti diketahui, Joko Widodo kini memasuki periode kedua. Karena itu, beliau tidak lagi memiliki kepentingan apa pun pada lima tahun mendatang, kecuali kepentingan untuk menyukseskan program pembangunan, demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Jokowi tidak lagi membutuhkan pencitraan, sebab dia tidak bisa mencalonkan diri lagi.

Karena itu sangat wajar jika banyak kalangan berharap, kiranya Presiden Joko Widodo bisa lebih gigih dan bekerja ekstra keras dalam meningkatkan progress pembangunan di periode kedua, agar bisa lebih banyak meninggalkan legacy (warisan) monumental yang akan dikenang rakyat Indonesia sebagai prestasi hebat yang ditorehkan mantan Wali Kota Solo tersebut.

Dalam konteks inilah, kita merasa perlu menyampaikan harapan, kiranya penunjukan para menteri ini nanti tidak berubah menjadi ajang kompromi dan jatah-jatahan, melainkan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan mengedepankan pertimbangan kompetensi dari para kandidat menteri yang diajukan oleh partai politik tersebut.

Parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf adalah PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, Perindo, PBB dan PSI. Kalau saja semua parpol ini meminta jatah menteri. Misalnya PDIP minta 6, Golkar 5, NasDem 5, PKB 5, PPP 4, Hanura 1, Perindo 1, PBB 1, dan PSI 1, maka bisa jadi kabinet nanti akan didominasi oleh para aktivis partai. Belum lagi jika Demokrat dan PAN juga memutuskan bergabung dan minta jatah pula.

Jika kabinet didominasi oleh para elite dan kader partai, dipastikan hal itu tidak akan memberikan kebaikan bagi negeri ini, karena mereka akan lebih concern mengurusi kepentingan partainya. Sebab, pada akhirnya posisi menteri dijadikan sebagai ajang kompromi dan sekadar bagi-bagi kekuasaan. Ruahkemo karina...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px