Log in

Inkonsistensi Penegakan Aturan


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengeritik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan mantan koruptor sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) 2019. Zulkifli menganggap Bawaslu tak konsisten dengan sikapnya terkait polemik caleg eks koruptor. Pimpinan Bawaslu sebelumnya mendatangi para pemimpin parpol untuk meminta tandatangan atas pakta integritas. Pakta integritas itu antara lain berisi pernyataan bahwa partai tidak akan mengusung atau mencalonkan mantan narapidana korupsi, narkoba, maupun kejahatan seksual untuk menjadi anggota legislatif.

"Bawaslu harus konsisten dong. Kami sudah tanda tangan, ya. Bawaslu datang ke tempat kita tanda tangan pakta integritas. Semua partai teken pakta integritas. Calon kami yang sudah terkena masalah hukum sudah kami tak daftarakan. Kok ada yang boleh dan tidak,"kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8).  Zulkifli Hasan sebagai pimpinan partai dan juga pimpinan parpol lainnya, wajar merasa kecewa dengan keputusan Bawaslu yang meloloskan sejumlah mantan koruptor menjadi bakal calon anggota legislatif 2019. Sebab, para pimpinan parpol itu sudah sejak awal berupaya supaya penyusunan bacaleg di partainya tidak tersusupi mantan koruptor.

Keputusan Bawaslu meloloskan mantan koruptor itu bisa disebut sebagai sebuah sikap inkonsisten dalam penegakan hukum. Padahal, Bawaslu sebagai institusi pengawasan, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan, sekaligus ikut berperan melakukan pengawasan, jangan sampai KPU meloloskan mantan koruptor sebagai bacaleg. Nah, akhirnya menjadi sebuah hal yang ironis dan anomali. Bahwa, lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencegahan lolosnya para mantan koruptor, justru menjadi pihak yang berperan menjadi perantara untuk meloloskan para pengemplang uang negara tersebut.

Seperti diketahui, duua bacaleg napi korupsi yang baru diloloskan itu masing-masing berasal dari Rembang dan Pare-Pare. Sementara tiga orang bacaleg napi korupsi yang sudah lebih dulu diloloskan Bawaslu itu masing-masing berasal dari Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara.  Pada masa pendaftaran bacaleg, lima mantan narapi korupsi di lima daerah tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Kelimanya lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan ketiganya memenuhi syarat (MS), sehingga menganulir keputusan KPU.

Dikhawatirkan, keputusan Bawaslu yang inkonsisten ini akan melahirkan efek 'bola salju' terhadap mantan napi-napi korupsi lainnya, yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon legislatif oleh pihak KPU. Supaya inkonsisten penegakan aturan yang dilakoni Bawaslu ini tidak memunculkan ekses negatif, diharapkan pihak KPU supaya tetap melakukan penolakan terhadap keputusan Bawaslu tersebut, dengan tetap menganulir pencalonan mantan koruptor sebagai calon legislatif. Dengan kata lain, demi konsistensi penegakan aturan, KPU harus berani menafikan keputusan Bawaslu tersebut. Ruahkemo kaltu...(**)

26°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 85%

Wind: 6.44 km/h

  • 13 Nov 2018 29°C 23°C
  • 14 Nov 2018 26°C 22°C

Banner 468 x 60 px