Log in

Hukum Harus Menjadi Panglima


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan, cara efektif dan optimal dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mengembalikan hukum sebagai panglima.  Bukan lagi menjadikan hukum sebagai alat kepentingan politik dan kekuasaan. "Hukum menjadi sulit ditegakkan karena kerap hukum itu sendiri dijadikan alat politik dan kekuasaan," kata Mahfud beberapa waktu yang lalu. Kekhawatiran Mahfud MD, bahwa hukum saat ini cenderung digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan, memang sangat beralasan. Bahwa, penegakan hukum (law enforcement) di negara kita belakangan ini, diakui atau tidak, masih sangat tergantung pada siapa yang melakukan, bukan apa (kesalahan) yang telah dilakukan.

Alhasil di tengah galak-galaknya KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, melakukan upaya penegakan hukum, utamanya dalam memberangus para 'tikus', yang telah menggerogoti keuangan negara, masih sangat terasa penegakan hukum yang dilakukan, belum sepenuhnya didasari oleh motif yang benar-benar murni demi penegakan hukum. Sebab, jika pihak aparat penegak hukum benar-benar konsisten dan tanpa pandang bulu, dalam menegakkan hukum, seharusnya berbagai kasus penyimpangan keuangan negara seperti Century Gate dan dugaan penyimpangan talangan dana BLBI, sudah tuntas dilakukan. Namun, faktanya kedua kasus besar ini, tetap dibiarkan alias tidak ada keinginan untuk menuntaskannya.

Begitu juga dengan kasus Hambalang, yang telah mengantarkan mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum ke balik jeruji besi, kita juga tidak pernah lagi mendengar perkembangan kasusnya. Seolah pihak KPK sudah merasa puas, berhenti usai sukses menjebloskan Anas ke penjara dan tidak terlihat upaya pengembangan dan penambahan tersangka baru ? Demikian halnya dalam hal pengusutan dugaan penerimaan gratifikasi melibatkan anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang terus diusut pihak KPK, layak memicu pertanyaan, paramater apa yang digunakan KPK dalam menetapkan para penerima itu sebagai tersangka ? Sebab, sejatinya hampir semua anggota dewan terlibat di dalamnya.

Terkait dengan kasus dugaan suap anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara ini juga menimbulkan pertanyaan dan terasa terdapat kejanggalan. Sebab, yang dijadikan pesakitan hanya pihak yang menerima suap saja. Sementara pihak-pihak yang memberi atau memfasilitasi (dari kalangan eksekutif) Pemprovsu sama sekali tidak (belum) disentuh hingga kini. Nah, dalam melakukan pengusutan terhadap sebuah kasus, memang sangat seringkali terjadi, aparat penegak hukum sepertinya terpengaruh oleh situasi politik terkini. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan terdapat pihak-pihak tertentu, berupaya memanfaatkan institusi penegak hukum, untuk 'mengerjai' lawan-lawan politiknya.

Demi mencegah terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum, yang berakibat pada terzaliminya seseorang atau banyak orang, maka sebagaimana diingatkan Mahfud MD di atas, segenap jajaran aparat penegak hukum di negeri ini, harus mau dan mampu mengembalikan hukum sebagai panglima. Sebab, sangat berat risiko yang akan ditanggung negara ini, jika hukum tetap dijadikan sebagai alat politik dan kekuasaan. Monggo...(**)

27°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 85%

Wind: 9.66 km/h

  • 12 Dec 2018 28°C 22°C
  • 13 Dec 2018 27°C 23°C

Banner 468 x 60 px