Log in

Gerindra Sebaiknya Tak Masuk Kabinet


Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, tidak akan ada masalah jika presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan jatah menteri bagi Gerindra.

Partai Gerindra, kata dia, justru akan menjadi vitamin bagi pemerintah apabila partai pimpinan Prabowo Subianto itu berlaku sebagai oposisi."Saya pikir akan baik-baik saja (jika Jokowi tak beri jatah menteri ke Gerindra). Keberadaan Gerindra sebagai partai oposisi menjadi vitamin bagi pemerintah, karena ada yang mengontrol, mengingatkan," ujar Pangi, Selasa (8/10).

Saran yang disampaikan Pangi Chaniago tersebut patut didengar dan dilaksanakan jajaran Partai Gerindra, khususnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahwa sebaiknya Partai Gerindra memang tidak perlu menerima ajakan untuk duduk di kabinet.

Pasalnya pada Pilpres April 2019 lalu, yang bersaing langsung adalah kandidat berasal dari Partai Gerindra bersama rekan koalisinya dan kandidat yang diajukan PDI Perjuangan beserta mitra koalisinya. Idealnya, partai yang mengalami kekalahan harus siap menerima konsekuensi, tidak ikut di dalam pemerintahan.

Sebaliknya kandidat yang menang berkewajiban melibatkan rekan koalisinya untuk duduk menjadi menteri di kabinet. Hal ini sejalan pula dengan tradisi yang berkembang dan berlaku di negara demokrasi selama ini, bahwa pihak yang menang berada di pemerintahan dan yang kalah di luar pemerintahan.

Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri boleh dan sah-sah saja bertemu dan menjalin silaturahmi politik. Tetapi, dalam perspektif penyusunan kabinet Jokowi jilid II, tentunya tidak boleh lari dari koridor dan fatsun politik yang berlaku selama ini. Bahwa, orang atau kelompok yang ikut 'berkeringatlah', yang patut memperoleh jatah di kabinet.

Karenanya, wajar jika para politisi yang berasal dari koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, yaitu kader PDI Perjuangan, Partai Golkar, NasDem, PKB, PPP,  Hanura, PSI, PKPI,  PBB mendapatkan jatah menteri di kabinet. Justru sangat aneh, bila kader Demokrat dan PAN juga ingin ikutan/menawarkan diri menjadi pembantu presiden.

Menjadi hal yang lebih aneh lagi, apabila Partai Gerindra juga memiliki keinginan yang sama pula. Sebab, kader partai yang dinakhodai Prabowo Subianto ini secara langsung berhadap-hadapan dengan kader yang diusung partai lainnya pada Pilpres lalu. Dengan kata lain, dari segi gengsi politik, tidak sepatutnya Gerindra menerima tawaran menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Lagi pula bukankah sejumlah kader Partai Gerindra, semisal Fadli Zon, Andre Rusiade, Ferry Juliantono, Desmon J Mahesa, rajin melontarkan kritikan kepada Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahan. Sungguh naif dan agak aneh, kalau tiba-tiba nanti Fadli Zon menjadi menteri dan mendadak memuji-muji kebijakan Presiden Jokowi.

Karenanya, demi keseimbangan kekuatan politik di negeri ini, sekaligus supaya tetap terdapat kelompok yang berfungsi melakukan pengawasan (check and balances) terhadap kebijakan pemerintah, akan jauh lebih baik dan bermanfaat bila Partai Gerindra bersama rekan koalisinya tetap berada di luar pemerintahan. (**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px