Log in

Efisiensi Harus Dimulai dari Atas


Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyindir perihal gaji para direksi BPJS yang disebutnya mencapai hingga sekitar Rp 300 juta-an. "Tapi yang jelas Direksi BPJS itu mendapatkan gaji yang luar biasa besarnya, konon mencapai Rp 300 juta-an,"beber mantan Komisaris Utama PT Pelindo II ini.

Tidak cuma BPJS, gaji yang dikantongi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga tak kalah besar, yaitu mencapai Rp112 juta, dan anggota Dewan Pengarah masing-masing Rp100 juta. Sementara Ketua Komisioner KPK disodori gaji sebesar Rp123 juta. Sedangkan wakil ketua KPK juga Rp100 juta lebih.

Selain BPJS, BPIP, dan KPK, jajaran direksi dan komisaris BUMN lainnya, seperti Pertamina, PLN, Pelindo, PTPN, Bulog, Garuda, Adhi Karya, Hutama Karya, Angkasapura dan lainnya, bisa dipastilan juga memiliki gaji yang selangit.

Besarnya gaji para pejabat BUMN dan lembaga-lembaga tersebut, tentu berbanding terbalik dengan gaji para karyawan yang hanya 2 hingga 3 jutaan, atau hanya ratusan ribu untuk guru honorer. Belum lagi dengan pekerja harian yang tidak jelas pendapatannya.

Ketika para pekerja harian pontang panting menghadapi dampak merebaknya virus corona dan jutaan karyawan menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), mereka memang ada yang diberikan bantuan sembako dan bantuan langsung tunai.

Namun, tidak diketahui pasti, apakah semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan atau hanya segelintir saja. Sebab, banyak juga warga yang gantian menyampaikan keluhannya, merasa layak mendapatkan bantuan, ternyata tak kunjung mendapatkannya.

Nah, terkait dengan situasi yang terjadi di negara kita dalam beberapa bulan terakhir ini, tidak terbantahkan lagi, bahwa negeri ini memang tengah menghadapi berbagai permasalahan krusial, khususnya menyangkut berkaitan dengan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari ancaman kemiskinan dan penderitaan.

Kalau pemerintah memiliki keinginan serius (political will) untuk mencegah semakin maraknya pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sejatinya bisa dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dari atas. Yaitu dengan memangkas setengah dari gaji para direksi BUMN dan lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, seperti BPIP, staf khusus presiden dan sejenisnya.

Langkah efisiensi dari atas yang dilakukan pemerintah tersebut, diharapkan akan dapat menghemat keuangan negara triliunan rupiah, yang selanjutnya apabila memiliki keseriusan menyejahterakan rakyat, bisa dialokasikan untuk membuat program pembangunan yang menampung tenaga kerja baru, sekaligus meminimalisir bertambahnya angka pengangguran.

Selain pentingnya melakukan efisiensi dari atas, jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah pun, diharapkan bisa lebih fokus dalam mengurusi persoalan yang dihadapi rakyat saat ini. Sungguh sangat tidak elok, di saat rakyat Indonesia tengah kalang kabut menghadapi dampak ekonomi dan sosial akibat terjangan virus corona, pemerintah justru berniat menaikkan iuran BPJS. Ironis...(UJ)

 

 

 

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C