Log in
BPKD_Pemkab_Aceh_Selatan.jpg

DPR : Kursi Yes, Rapat No


Hampir setengah anggota DPR dan DPD tak menghadiri sidang paripurna MPR, Rabu (2/10). Dari 711 anggota DPR dan DPD, hanya 376 anggota yang hadir berdasar absensi yang dibacakan saat pembukaan sidang. Artinya 335 anggota lainnya tidak hadir. Padahal mereka baru saja dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPR dan DPD pada Selasa.

Bahkan satu pimpinan sementara MPR, Sabam Sirait, yang harusnya memimpin jalannya sidang, juga ikut absen. Akhirnya sidang hanya dipimpin oleh satu pimpinan, yakni Hillary Brigitta Lasut. Hal itu membuat perdebatan terkait keabsahan sidang. Akhirnya sidang sempat diskors sementara untuk melakukan rapat konsultasi antar fraksi.

Ketidakhadiran hampir setengah anggota DPR dan DPD pada paripurna pertama itu, jelas sangat mengecewakan rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai pengemban amanah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebab, baru saja dilantik sudah membolos, konon pula nanti saat sudah lama menjadi anggota legislatif.

Namun fenomena itu sebenarnya tidaklah mengejutkan, karena sejatinya para wakil rakyat di DPR dan DPD itu, sebagaimana para anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota hanya semangat saat mengejar dan mendapatkan kursi anggota legislatif tersebut. Mereka juga sangat getol dan mati-matian untuk mendapatkan jabatan, baik sebagai pimpinan dewan, fraksi maupun pimpinan komisi.

Tetapi ketika kursi dan jabatan itu didapatkan, mereka akan kembali kepada kebiasaannya semula, yaitu cenderung bermalas-malasan dalam menjalankan tugas rutin di dewan, apakah itu rapat paripurna, rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat-rapat lainnya membahas anggaran maupun rancangan undang undang atau peraturan daerah.

Pertanyaannya, mengapa para anggota DPR/D tersebut, bisa seenaknya tidak menghadiri rapat ? Hal ini tiada lain, karena tidak ada aturan yang jelas dan tegas menyangkut pemberian sanksi kepada anggota dewan yang sering mangkir dalam melaksanakan kewajibannya itu. Kalaupun ada sejumlah sanksi yang diatur di dalam tatib dan diberikan amanah kepada Badan Kehormatan untuk menindaklanjutinya.

Tetap saja, keberadaan Badan Kehormatan (BK) hanya sekadar institusi yang tidak 'bergigi' dan hanya sebatas berperan memberikan imbauan dan pengungkapan di internal dewan, perihal siapa saja anggota dewan yang sering mangkir dalam rapat parupurna, yang selanjutnya tidak disertai dengan pemberian tindakan tegas.

Terkait dengan fakta yang berlaku di seluruh Indonesia, bahwa anggota DPR/D hanya sekadar menginginkan kursi di legislatif dan malas dalam mengikuti rapat-rapat (kursi yes, rapat no), kita berharap pihak DPR/D sendiri bisa menyusun aturan yang tegas di kalangan anggota dewan sendiri, berkaitan dengan pemberian punishment terhadap para wakil rakyat yang sering dengan sengaja tidak menghadiri rapat tersebut.

Misalnya dibuat sebuah ketentuan, bahwa jika anggota dewan tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat-rapat lainnya, dikenakan pemotongan honor yang signifikan jumlahnya. Jika honor sudah dipotong pun, masih juga belum kapok, maka ketentuan pergantian antar waktu (PAW) yang menjadi kewenangan pimpinan partai harus dihidupkan kembali. Tentunya dengan catatan PAW yang diperbolehkan adalah ditujukan kepada mereka yang terbukti sudah berulangkali tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Misalnya tidak hadir dalam rapat paripurna sampai tiga kali berturut-turut, tanpa disertai alasan yang jelas dan
rasional.

Diharapkan kepada pimpinan partai, hendaknya dalam rekrutmen caleg, tidak asal-asalan. Selain itu, juga perlu dilakukan regenerasi terhadap para anggota dewan itu. Mereka yang sudah berusia sepuh, 70 hingga 80 tahun sebaiknya tidak lagi ikut-ikutan menjadi caleg. Begitu juga anggota dewan yang sudah menjabat 4 sampai 5 periode, tidak diperkenankan lagi mencalonkan diri.(**) 

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C